Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan angkat bicara terkait rencana pemerintah terkait pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha sebagai bagian dari penerapan zero over dimension over loading (ODOL).
Akbar menuturkan, pemberian insentif sebagai bagian dari penerapan zero ODOL dapat dilakukan dari beberapa aspek. Salah satu insentif yang dapat diberikan pemerintah kepada pengusaha adalah dari sisi perpajakan.
Dia menuturkan, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang pengenaan pajak pertambahan nilai (PPn) atas jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding.
Dia menyebut, pemberian pajak tersebut telah membebani para pengusaha logistik, sehingga turut menurunkan daya saing di pasar ekspor. Akbar juga menuturkan pajak sejenis tidak diberlakukan oleh negara-negara lain di dunia.
"Tidak ada pengenaan-pengenaan pajak tersebut. Rata-rata di luar negeri mendorong ekspornya, sehingga mereka merelaksasi pajak-pajak yang bisa mengurangi kompetensi, dan daya saing ekspor atau produk dalam negerinya," jelas Akbar dalam Peluncuran ALFI Convex 2025 Di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (2/7/2025).
Selanjutnya, pemerintah juga dapat melakukan reformasi aturan perizinan. Akbar menuturkan, pemerintah dapat menyederhanakan proses-proses perizinan pada setiap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sektor logistik yang ada di Indonesia.
Baca Juga
Menurutnya, penyederhanaan proses perizinan tersebut dapat mengurangi tingkat ketidakpastian pengiriman yang kerap disebabkan oleh tingginya dwelling time. Hal tersebut ke depannya juga akan meningkatkan daya saing serta menekan biaya logistik.
Akbar menambahkan, para pelaku usaha di sektor logistik mendukung penuh penerapan Zero ODOL. Dia menuturkan, langkah ini dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan pengiriman barang melalui jalur darat.
Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah penerapan zero ODOL perlu dilakukan secara bertahap. ALFI juga meminta pemerintah untuk menyiapkan perpindahan (shifting) moda transportasi dengan optimal. Hal tersebut agar arus pengiriman barang tak terganggu akibat kebijakan itu.
Akbar mencontohkan, pemerintah dapat mengalihkan dana anggaran perawatan jalan sebesar sekitar Rp47 triliun untuk penyediaan angkutan kereta barang. Menurutnya, program shifting pengangkutan barang ke moda kereta api perlu didukung lebih masif.
Selanjutnya, pemerintah juga perlu meningkatkan ketersediaan armada kapal untuk pengangkutan barang jarak pendek atau short sea shipping.
Akbar mengatakan, sebagai negara maritim, Indonesia seharusnya memiliki armada kapal yang mencukupi untuk short sea shipping seperti kapal RoRo (Roll on/Roll off), kapal LCT (Landing Craft Tank) dan lainnya untuk mengangkut kargo-kargo yang berpotensi melanggar peraturan ODOL nantinya.
"Dibanding kita membakar uang perawatan [jalan] yang Rp47 triliun per tahun, kenapa tidak kita alokasikan dalam penambahan armada yang bisa dipimpin oleh pemerintah, baik itu Kementerian Perhubungan maupun BUMN-BUMN yang kita miliki," ujarnya.
Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) menyebut sedang mempertimbangkan pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha sebagai bagian dari penerapan zero ODOL.
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pihaknya bersama stakeholder sedang menghitung adanya insentif maupun disinsentif yang akan diberikan terkait dengan penerapan Zero ODOL.
“Ada pembahasan tadi, insentif dan disinsentif, yang sedang kita hitung. Supaya nanti ya efektiflah, itu harus dihadirkan juga seperti itu. Sehingga jangan sampai kita hanya mencegah tapi ada solusi,” kata AHY.
AHY sendiri memaparkan penerapan Zero ODOL dapat meningkatkan biaya transportasi. Data Kementerian Perdagangan pada 2020 menunjukkan potensi dampak ekonomi yaitu biaya transportasi dari penerapan Zero ODOL dapat meningkat hingga 2 kali lipat.
ALFI Convex
Adapun, ALFI juga telah resmi meluncurkan ALFI Convex 2025 pada hari Ini, Rabu (2/7/2025), konferensi dan pameran nasional yang dirancang untuk mendorong transformasi sektor logistik dan rantai pasok Indonesia. ALFI Convex 2025 akan digelar pada 12–14 November 2025 mendatang Hall 3–3A, ICE BSD, Tangerang Selatan.
Akbar menjelaskan, acara ini dirancang sebagai wadah kolaboratif untuk memperkuat daya saing logistik nasional serta mendorong arus investasi ke sektor-sektor strategis.
Dia melanjutkan, ALFI Convex 2025 merupakan bentuk kontribusi konkret sektor logistik dalam mendukung transformasi ekonomi nasional.
“Kami percaya sektor logistik merupakan jantung dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Acara ini adalah langkah nyata untuk mendorong kemajuan logistik nasional, karena sektor logistik yang efisien dan terintegrasi adalah fondasi utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Akbar menambahkan, ALFI Convex 2025 akan diikuti lebih dari 150 peserta pameran, 100 pembicara nasional dan internasional dari kalangan pakar logistik, serta ditargetkan menarik 5.000 pengunjung dari berbagai sektor profesional.
