Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyiapkan anggaran Rp41 miliar untuk subsidi bagi maskapai menjalankan program jembatan udara tahun ini.
Kasubdit Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Ditjen Perhubungan Kementerian Perhubungan, Ubaedillah, mengatakan pemerintah tahun ini telah menyiapkan Rp41 miliar anggaran subsidi yang harus digunakan untuk mengoperasikan jembatan udara tahun ini.
Saat ini pemerintah telah membuka lelang operator di Papua yakni Wamena, Timika, dan Dekai. Dia mengatakan pemerintah akan memulai pilot project di 12 rute dalam 2 bulan terakhir tahun ini.
“Ini kan masih ada 2 bulan, yang mestinya beberapa bulan ini kita tak bisa bergerak kalau tidak ada aturan,” ujar Ubaedillah di Jakarta pada Selasa (10/10/2017).
Dia menyebutkan dengan waktu yang tersisa tahun ini hanya 2 bulan, Kemenhub akan menambah frekuensi penerbangan di jembatan udara pada 12 rute itu. Sebagai informasi, saat ini Kemenhub baru mencoba satu frekuensi penerbangan dalam satu pekan. “Sudah dibuka lelang untuk pengadaan siapa yang akan melayani,” ujarnya.
Ubaedillah mengutarakan pelelangan ini terbuka bagi maskapai yang berada di tiga daerah tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan barang dari tol laut dengan jembatan udara.
Dia mengatakan Kemenhub telah mengantongi Peraturan Presiden Nomor 70/2017 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Angkutan Udara Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan.
Kemenhub juga sudah memiliki Peraturan Menteri Perhubungan RI PM Nomor 79/2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo.
Sementara itu, untuk mengoperasikan jembatan udara, pemerintah masih menunggu penyelesaian Peraturan Menteri Perdagangan terkait dengan jenis barang dan komoditas yang bisa diangkut melalui pesawat kargo.
Adapun tiga jenis pesawat yang akan dioperasikan adalah pesawat kargo jenis Twin Otter dengan kapasitas 1400 kilogram, pesawat Grand Caravan dengan kapasitas 900 kilogram, dan pesawat Pilatus PC6 dengan kapasitas 800 kilogram.
Selain itu, Ubaedillah menjelaskan bahwa subdisi anggaran yang disiapkan pemerintah sudah termasuk dalam subsidi untuk bahan bakar pesawat. Subsidi avtur diperlukan mengingat kelangkaan komoditas itu di sejumlah lokasi tersebut.
Pada 2018, Kemenhub akan merencanakan angkutan udara perintis kargo di Sulawesi dan Kalimantan.
Ketua Indonesian National Air Carriers Association (INACA) Bidang Penerbangan Berjadwal Bayu Sutanto mengatakan pemerintah perlu menyusun strategi berupa project management untuk jembatan udara.
Alasannya, menurut dia, dengan project leader definitif, pengoperasian jembatan udara dan pencapaian target penurunan disparitas lebih terkendali.
“Pemda dan masyarakat juga harus mengelola bandara-bandaranya, karena banyak penyebab kecelakaan pesawat di Papua misalnya karena runwaynya tidak safety,” kata Bayu.
Dia juga mengingatkan agar program jembatan udara ini bisa memakai skema public service obligation (PSO) untuk mengefisiensikan anggaran.
Selain itu, skema ini akan menarik minat maskapai perintis ikut lelang operator jembatan udara. Dia juga menegaskan pentingnya keseimbangan keterisian barang, sehingga barang harus melebihi demand sehingga bisa menurunkan disparitas harga di daerah tersebut.
Selain itu, Kemenhub perlu konsisten menggunakan pesawat tua untuk angkutan kargo agar lebih murah ketimbang pengadaan pesawat baru. Menurutnya, jika pesawat kargo berusia 15 tahun dikonversi dari pesawat penumpang dengan pertimbangan biaya investasi lebih murah.
"Memang biaya maintenance akan sedikit lebih mahal tetapi dengan biaya investasi murah akan membuat biaya operasi tetap murah," paparnya.
Beberapa pesawat lain sudah ada di Indonesia dan bisa digunakan misalnya Boeing 737 Freighter delapan unit untuk 18 ton, ATR 72 dengan kapasitas 6 ton, serta pesawat militer Hercules C130 dengan kapasitas 12 ton dan Hercules CN 235 dengan kapasitas 6 ton.
