.jpg)
BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah percaya diri menghadapi tuduhan Uni Eropa atas pemberian deferential export tax atau export duty bagi industri biodiesel. Kebijakan ini dianggap Benua Biru sebagai subsidi yang bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Ernawati mengatakan telah melakukan persiapan dengan instansi terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian.
“Hari Senin-Rabu komisi Eropa akan datang ke Indonesia dan melakukan verifikasi ke pemerintah. Kami sudah menyampaikan bahwa itu [export duty] bukan bentuk bantuan kepada industri, tetapi sebagai insentif pengembangan industri downstream. Itu bukan financial contribution, jadi menurut regulasi WTO [World Trade Organization] bukan subsidi,” kata Erna di Jakarta, Minggu (21/4/2013).
Dia menjelaskan pada mulanya kebijakan yang sebelumnya berbentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini untuk menjaga ketersediaan crude palm oil (CPO) dalam negeri sebagai bahan baku minyak makan.
Dua minggu sebelumnya komisi Eropa juga telah melakukan verifikasi kepada beberapa perusahaan terkait dengan tuduhan penerimaan subsidi. Perusahaan tersebut antara lain Wilmar Indonesia, Musim Mas Group, PT Ciliandra Perkasa Group, dan Permata Hijau Group.
Komisi Eropa juga menambahkan tuduhan mengenai alokasi dana dari pemerintah sebesar Rp2.000-Rp3.000 per liter untuk biodiesel. Kemudian, penetepan harga biodiesel oleh Pertamina dianggap di atas harga pasar.
Anggaran yang disediakan pemerintah ini, lanjutnya, digunakan apabila harga biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Selama ini, dana tersebut tidak terpakai karena harga selalu lebih rendah. Sedangkan penentuan harga biodiesel berdasarkan Harga Patokan Ekspor (HPE) internasional.
