Dukungan penghapusan beras premium dan medium juga disuarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Ketua Umum Aprindo Solihin menilai, kebijakan ini akan membuat konsumen di ritel modern memiliki banyak pilihan untuk membeli beras, sesuai dengan kebutuhan.
Mengingat, ritel modern hanya menjual beras premium dengan HET yang dipatok pemerintah Rp14.900 per kilogram (kg) atau Rp74.500 untuk kemasan 5 kg.
“Buat kami sebagai pengusaha atau ritel kan lebih memberikan kesempatan kepada konsumen, silakan membeli barang yang harga yang menurut konsumen sesuai,” kata Solihin kepada Bisnis, Jumat (25/7/2025).
Aturan HET Beras
Selain merombak aturan kelas mutu beras, Bapanas juga mendapat mandat untuk merevisi aturan terkait HET. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Badan Pangan Nasional No.5/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional No.7/2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.
Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan HET untuk beras medium dan premium untuk berbagai wilayah Indonesia. HET beras medium dipatok di kisaran Rp12.500 per kg sampai Rp13.500 per kg. Untuk HET beras premium di kisaran Rp14.900 per kg sampai Rp15.800 per kg.
Berbeda dengan aturan mutu kelas yang hingga saat ini masih terus dibahas, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkap bahwa draf terbaru terkait HET untuk beras reguler sudah rampung di tingkat Bapanas.
Baca Juga
Kendati telah final di Bapanas, Arief menyebut bahwa draf tersebut saat ini masih di tangan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk didalami lebih lanjut. Bahkan, ada kemungkinan draf tersebut akan didiskusikan bersama Kepala Negara.
“Jadi perlu didalami dulu, tapi kalau hitungan saya sudah selesai,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).
Mantan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) itu menuturkan, Bapanas dalam pembahasan HET beras reguler telah mengajukan empat alternatif yang dinilai wajar baik di tingkat petani, penggiling padi, hingga konsumen.
Empat alternatif tersebut merupakan hasil diskusi Bapanas bersama stakeholders perberasan, termasuk kementerian/lembaga terkait. Kendati begitu, Arief enggan mengungkap empat alternatif yang diakuinya telah disampaikan langsung ke Menko Pangan Zulhas.
“Alternatifnya ada beberapa saya kasih Pak Menko,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Pengamat Pertanian Syaiful Bahari menilai bahwa kebijakan HET baik untuk beras premium dan medium serta gabah sudah tidak efektif sejak awal.
Bukan tanpa alasan. Menurutnya, implementasi HET di lapangan tidak pernah berjalan secara konsisten. Fakta di lapangan, kata dia, beras medium dan premium kerap dijual di atas HET.
Demikian halnya gabah, yang hanya berlaku ketika panen raya. “Itupun yang beli Bulog. Setelah panen raya, harga gabah justru di atas HET,” kata Syaiful kepada Bisnis, dikutip Rabu (30/7/2025).
“Jadi, pendekatan HET yang selama ini digunakan pemerintah tidak pernah menyentuh akar persoalan,” sambungnya.
Di sisi lain, dia menilai bahwa persoalan beras di Tanah Air tidak akan selesai jika pemerintah hanya fokus mengatur ulang HET. Syaiful mengatakan, pokok persoalan saat ini adalah produktivitas pertanian padi nasional yang rendah, sehingga suplai beras di pasar terbatas.
Kondisi ini telah menyebabkan harga beras sejak 2022 tidak pernah turun lagi, meskipun pemerintah mengeklaim sudah memiliki stok 4 juta ton.
“Kalau produktivitas padi rendah, maka petani menjerit dan minta harga gabah dinaikkan lagi. Kalau harga gabah naik, otomatis industri penggilingan padi menuntut HET beras dinaikkan. Kalau HET beras tidak dinaikkan, praktik pengoplosan beras terjadi. Akhirnya yang korban adalah konsumen, harus membeli harga beras lebih mahal,” tuturnya.
