Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap pemerintah telah mengalokasikan anggaran jumbo senilai Rp43,6 triliun untuk mendorong program renovasi rumah tak layak huni (RTLH).
Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa alokasi anggaran jumbo untuk renovasi rumah itu bakal dijalankan lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp43,6 triliun untuk merenovasi dua juta rumah tidak layak di desa,” kata Fahri dalam keterangan resmi, Minggu (6/7/2025).
Nantinya, tambah Fahri, masing-masing penghuni yang bakal mendapat fasilitas pembiayaan renovasi rumah itu akan mendapat anggaran sebesar Rp21,8 juta. Di mana, uang itu bakal digunakan untuk melakukan pembelian material hingga pembayaran tukang.
Fahri menjelaskan, alokasi APBN untuk program BSPS pada tahun ini diklaim menjadi yang paling besar. Pasalnya, umumnya kapasitas renovasi rumah yang dikucurkan oleh pemerintah paling tinggi hanya mencapai 140.000 unit atau di kisaran Rp3,05 triliun.
“Kapasitas kita membangun renovasi massal selama ini paling tinggi 140.000 rumah per tahun. Sekarang kita ditargetkan 2 juta. Itu lompatan besar yang tidak mungkin dicapai tanpa teknologi,” ujarnya.
Baca Juga
Adapun, untuk mendukung laju pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Fahri menjelaskan bahwa pihaknya juga tengah mendorong investasi untuk pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.
Dalam penjelasannya, pemerintah akan mendorong peran swasta dan menerapkan skema kemitraan publik-swasta (PPP), namun dengan intervensi negara melalui kebijakan pertanahan dan pembentukan lembaga off-taker.
Sementara di kawasan pesisir, pemerintah tengah menyiapkan program revitalisasi permukiman terpadu.
“Kalau kita perbaiki pesisir, maka wajah Indonesia akan berubah, dan kawasan pesisir sangat strategis secara ekonomi dan wisata,” pungkasnya.
