Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengaku telah menyampaikan usulan permohonan anggaran ke Kementerian Keuangan untuk merealisasikan renovasi 1 juta rumah pada tahun ini.
Fahri menjelaskan, usulan anggaran untuk pelaksanaan renovasi 1 juta rumah yang menjadi bagian dari program 3 juta rumah itu telah dibicarakan pada hari ini, Senin (2/6/2025) dengan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.
“Kira-kira Rp21,8 triliun ya itu dari APBN karena ini kan mau menyasar 1 juta keluarga paling miskin. Ini kan yang punya uang di sini, Kementerian Keuangan. Sebenarnya uang itu ada, yang penting kita pintar ngomongnya itu dikasih sama Kementerian Keuangan,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (2/6/2025).
Dalam pelaksanaan proses renovasi, pemerintah nantinya akan mengucurkan anggaran sebesar Rp21,8 juta per unit. Perinciannya, sebesar Rp1,8 juta diberikan untuk fasilitator, Rp2,5 juta untuk pemilik rumah sebagai bagian dari tenaga kerja yang akan melakukan proses renovasi dan Rp17,5 juta lainnya bakal digunakan untuk pembelian bahan bangunan.
Meski tak merinci secara pasti kapan program renovasi rumah itu bakal mulai dikebut, Fahri optimistis pada tahun ini pihaknya bakal merealisasikan renovasi sebanyak 1 juta unit rumah.
Sementara pada tahun depan, program 3 juta rumah bakal didorong oleh pelaksanaan renovasi untuk 2 juta rumah. Sementara sisanya yakni sebanyak 1 juta bakal direalisasikan melalui investasi maupun FLPP.
Baca Juga
“APBN 2026 kami mengusulkan 2 juta [unit rumah di renovasi]. Tahun ini karena sisa waktunya [sempit] kami usulkan 1 juta. Meskipun kalau kelihatan mampu diserap bisa ditambah Itu fleksibel, karena itu [program renovasi rumah] efeknya langsung kepada pertumbuhan ekonomi, memberantas kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja itu dasar sekali,” pungkasnya.
Asal tahu saja, program renovasi rumah tersebut memang telah dijalankan sejak 2006 dengan nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Hingga kini, program tersebut masih terus dijalankan oleh pemerintah.
Akan tetapi, kuota yang diberikan cenderung kecil. Di mana, untuk Tahun Anggaran 2025 pemerintah hanya memberikan kuota program BSPS sebesar38.504 unit sebagaimana tertuang dalam peta jalan pembangunan 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.
