Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melalui jajaran kabinetnya bakal mempercepat realisasi pembangunan program 3 juta rumah dengan melakukan renovasi sebanyak 1.300 unit rumah di kawasan pesisir.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menjelaskan bahwa renovasi terhadap 1.300 unit rumah di pesisir itu bakal dieksekusi oleh pihaknya bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Adapun, proses renovasi hunian di kawasan pesisir itu bakal menggunakan konsep Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Kami bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memprioritaskan daerah pesisir. Sebagaimana diketahui di Indonesia ada hampir 13.000 daerah pesisir yang perlu direnovasi, kompleks, pemukiman,” kata Fahri dalam agenda People-Fist Housing: A Roadmap From Homes to Job to Prosperity in Indonesia di Jakarta selatan, Senin (23/6/2025).
Lebih lanjut, Fahri merinci bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merenovasi sebanyak 1.000 unit rumah di daerah pesisir.
Sementara, Kementerian PKP ditugaskan untuk merenovasi sebanyak 300 unit hunian pesisir.
Baca Juga
Apabila diakumulasikan, sebanyak 1.300 unit hunian itu menggambarkan bahwa pemerintah bakal menyelesaikan sebesar 10% dari total 13.000 unit hunian pesisir di Indonesia pada tahun pertama Prabowo menjabat.
“Presiden telah menyetujui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merenovasi 1.000 pemukiman di daerah pesisir. Jadi Kementerian kami mungkin akan merenovasi sekitar 300 pemukiman. Jadi total renovasi di area pemukiman akan menjadi 10% dari total area pesisir di Indonesia,” tegasnya.
Sedikit memberikan gambaran, pelaksanaan renovasi rumah di kawasan pesisir itu bakal memakan anggaran sebesar Rp21,8 juta per unit. Perinciannya, sebesar Rp1,8 juta diberikan untuk fasilitator dan Rp2,5 juta untuk pemilik rumah sebagai bagian dari tenaga kerja yang akan melakukan proses renovasi.
Sementara sisanya yakni sebesar Rp17,5 juta lainnya bakal digunakan untuk pembelian bahan bangunan.
Sebelumnya, Fahri Hamzah sempat buka-bukaan program 3 juta rumah belum akan bisa terealisasi optimal di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.
Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Fahri melanjutkan, karena keterbatasan anggaran yang ada pada tahun ini maka program perumahan yang dijalankan baru program-program yang telah ada sebelumnya seperti program BSPS dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
_1690290896.jpg?w=80&h=80)
