Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut pemerintah membutuhkan anggaran hingga Rp300 triliun per tahun untuk merealisasikan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.
Fahri menjelaskan, kebutuhan anggaran Rp300 triliun itu bakal direalisasikan baik melalui injeksi modal oleh pihak swasta maupun guyuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Rp300 triliun itu [kebutuhan realisasi] industri dalam kontribusi kita kepada PDB. Di mana yang Rp240 triliun itu kan market [pihak swasta non-APBN],”kata Fahri saat ditemui di sela-sela agenda International Conference of Infrastructre (ICI) 2025 di Jakarta Interational Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).
Untuk mendorong realisasi investasi swasta senilai Rp240 triliun, Fahri menjelaskan pemerintah ke depan bakal menyiapkan sejumlah insentif. Salah satunya, membebaskan biaya lahan untuk pembangunan rumah vertikal bagi investor.
Sementara sisanya, yakni sekitar Rp70 triliun bakal diakomodasi oleh APBN guna merealisasikan program rumah subsisi yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga program renovasi rumah yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“APBN yang dibutuhkan sekitar Rp70 triliun. Itu yang akan diajukan [pada 2026], tapi itu beberapa ada yang lintas kementerian, karena objek perumahan itu di handle oleh banyak pihak juga,” ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Fahri memang sempat menyebut bahwa program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.
Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terlebih, pagu anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2025 tercatat hanya disediakan sebesar Rp3,44 triliun.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Fahri melanjutkan, karena keterbatasan anggaran yang ada pada tahun ini maka program perumahan yang dijalankan baru program-program yang telah ada sebelumnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
