Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) buka suara mengenai rencana pemerintah untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengaku sejauh ini pihaknya belum menerima arahan mengenai pengurangan impor tersebut. Namun, dia memastikan bahwa Perseroan akan mengikuti kebijakan pemerintah.
"Prinsipnya kami mengikuti arahan pemerintah," ujar Fadjar kepada Bisnis, Jumat (9/5/2025).
Adapun, saat ini, sekitar 54% hingga 59% impor BBM Indonesia berasal dari Singapura. Pemerintah pun berencana mengurangi secara bertahap porsi impor BBM dari Singapura dan mengalihkannya ke Amerika Serikat (AS) dan Timur Tengah.
Terkait dampak dari sisi biaya pengadaan dari pengalihan impor tersebut, Fadjar belum dapat berbicara banyak. Dia mengatakan, Perseroan akan melakukan kajian terlebih dulu terhadap berbagai dampak yang mungkin timbul dari pengalihan impor.
"Tentu juga nanti akan dikaji secara internal," kata Fadjar.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah akan menghentikan impor BBM secara bertahap dari Singapura. Rencana ini ditargetkan mulai terlaksana dalam 6 bulan ke depan.
Sebagai subtitusinya, Bahlil mengatakan, pemerintah akan mengimpor BBM dari Amerika Serikat (AS) dan Timur Tengah, meskipun jarak pengiriman lebih jauh yang dapat membuat ongkos logistik lebih tinggi.
Namun, menurutnya, harga beli BBM dari Timur Tengah sama kompetitifnya dengan dengan harga beli BBM dari Singapura.
“Kalau harganya sama, ya kita mulai berpikir untuk ambil dari negara lain. Bahkan, sekarang bisa dibilang hampir pasti kita akan ambil dari negara lain yang bukan dari negara itu [Singapura]," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (9/5/2025).
Bahlil menekankan bahwa strategi pengalihan impor BBM ini tak terpaku hanya pada pertimbangan biaya pengadaan. Namun, juga mempertimbangkan dinamika geopolitik global.
"Tidak hanya soal harga. Ini ada persoalan geopolitik, geoekonomi. Kita kan harus jaga buat keseimbangan bagi yang lain," katanya.
Adapun, pemerintah memang berencana menambah kuota impor minyak dan liquefied petroleum gas (LPG) AS dengan nilai lebih dari US$10 miliar atau sekitar Rp167,73 triliun (asumsi kurs Rp16.773 per US$)
Penambahan volume impor LPG dari AS tersebut menjadi upaya pemerintah Indonesia untuk menekan surplus neraca perdagangan dengan AS yang mencapai US$14,6 miliar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Indonesia perlu mempersempit defisit neraca perdagangan AS sebagai negosiasi menurunkan tarif resiprokal atau timbal balik sebesar 32% yang dikenakan Presiden AS Donald Trump atas produk asal RI.
