Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah pada akhir Januari 2025 mencapai Rp8.909,14 triliun, atau naik Rp108,05 triliun dari posisinya di akhir 2024.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyampaikan meski mencatatkan kenaikan outstanding utang pemerintah pusat, namun secara rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih terjaga di bawah 40%.
“Rasio utang masih relatif tetap. Desember 2024 sebesar 39,7%, Januari 2025 sebesar 39,6%,” ujarnya, Senin (10/3/2025).
Suminto menjelaskan bahwa outstanding utang tersebut menggunakan asumsi PDB Januari 2025 yang senilai Rp22.499 triliun.
Padahal, bila menggunakan angka PDB 2024 yang senilai Rp22.139 triliun, rasio utang tersebut telah menembus 40,2%.
Lebih lanjut, Suminto menyampaikan bahwa pemerintah terus mengendalikan utang dengan upaya peningkatan penerimaan negara (collecting more), belanja yang berkualitas, efisien, dan produktif (spending better), dan pembiayaan yang bijak, kreatif, dan berkelanjutan. (prudent, creative, and sustainable financing).
Baca Juga
Selain itu, utang tersebut juga digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (higher growth).
Meski demikian belum diketahui realisasi pembiayaan utang Januari 2025, yang umumnya memiliki nominal lebih besar dari kenaikan posisi utang, karena masih menunggu rilis APBN KiTa.
Sementara itu, bila membandingkan dengan Januari 2024, kala itu pemerintah melakukan penarikan utang baru senilai Rp107,56 triliun.
Adapun kenaikan posisi utang senilai Rp62,71 triliun, dari Rp8.190,38 triliun dari Desember 2023 menjadi Rp8.253,09 triliun pada Januari 2024.
Perbedaan tersebut mengingat pemerintah memiliki kewajiban untuk pembayaran pokok utang hingga bunga utang.
Pemerintah pada tahun ini merencanakan defisit senilai Rp616,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun.
