Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan adanya penghematan anggaran Rp750 triliun untuk tahun ini, di tengah hiruk pikuk isu efisiensi.
Pengumuman itu Prabowo sampaikan dalam HUT Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (15/2/2025). Dia memperjelas peruntukkan dana dari efisiensi anggaran secara besar-besaran.
Mulanya, isu efisiensi menyeruak saat Prabowo memangkas aneka belanja di kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp306,69 triliun. Namun, dalam paparan itu muncul angka baru, yakni US$44 miliar atau berkisar Rp750 triliun.
Rencananya, Prabowo akan mengalihkan alias merealokasi anggaran US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sisanya untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Rupanya, perubahan angka efisiensi anggaran itu tidak muncul tiba-tiba. Dalam paparan Prabowo, terpampang rincian penghematan anggaran Rp750 triliun akan terbagi menjadi tiga tahap.
Angka Rp306,69 triliun yang sempat muncul dalam riuh isu efisiensi turut masuk dalam tiga tahapan penghematan anggaran Prabowo.
Pertama merupakan penghematan yang telah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya dan telah masuk dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Di sana, Prabowo telah mengamankan anggaran Rp300 triliun.
Kedua, penghematan senilai Rp306,69 triliun sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025—meski demikian Prabowo meyampaikan nilainya naik menjadi Rp308 triliun.
Ketiga, akan berasal dari dividen BUMN pada 2025 senilai Rp300 triliun. Perlu dicatat bahwa pemerintah dan DPR sebelumnya menyepakati bahwa target dividen BUMN 2025 adalah Rp90 triliun, tidak mencapai Rp300 triliun seperti yang Prabowo rencanakan dalam tiga tahap efisiensi anggaran.
Adapun, dari Rp300 triliun itu, sebanyak Rp100 triliun di antaranya akan dikembalikan sebagai modal kerja BUMN. Alhasil, Prabowo akan menggunakan Rp200 triliun.
Hal yang menjadi pertanyaan, apa itu BA BUN dan kapan pemerintah melakukan penghematan dalam BA BUN?
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjadi pejabat Kemenkeu pertama yang buka suara terkait penghematan bertahap ini.
Sua, sapaannya, menjelaskan bahwa penghematan putaran pertama memang berasal dari BA BUN dan hasil dari penghematan yang sudah dilakukan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara pada tahun-tahun sebelumnya.
“Itu [BA BUN] adalah beberapa tahun lalu kita sudah melakukan penyisiran sudah ada,” ujarnya usai menghadiri rapat kerja dengan Komite IV DPD, Selasa (18/2/2025).
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, BA BUN adalah bagian dana yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian/Lembaga (K/L).
Meski demikian, dana dari BA BUN juga untuk mengakomodasi belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah (TKD). Sebagai contoh, belanja subsidi BBM dan belanja bunga utang yang selama ini pemerintah gelontorkan berasal dari pos belanja ini.
Mengacu lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201/2024 tentang Rincian APBN 2025, alokasi untuk BA BUN 2025 lumayan tambun, mencapai Rp1.541,4 triliun.
Selayaknya postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BA BUN juga memiliki postur serupa. Mulai dari penerimaan, belanja, maupun pembiayaan.
Melihat Laporan Keuangan BA BUN 2023, pendapatan BUN berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah yang senilai Rp272,81 triliun. Sementara belanja yang dikucurkan mencapai Rp1.968,99 triliun. Dari mana dana sisanya?
Pemerintah melakukan pembiayaan dari berbagai sumber. Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki penerimaan dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Selain itu, pemerintah juga melakukan penarikan pinjaman dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan belanja tersebut.
Dalam hal belanja, terbesar tampak selalu untuk pembayaran bunga utang. Di mana pada 2023 mencapia Rp439,88 triliun. Sementara pada 2024, direncanakan pembayaran bunga utang senilai Rp552,85 triliun.
Mengacu catatan Bisnis, Kementerian Keuangan bersama Prabowo—kala masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan meski sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih—kerap melakukan diskusi soal rancangan APBN 2025.
Prabowo bersama Sri Mulyani tampak ‘mengotak-atik’ BA BUN untuk satuan 999.08 alias Pengelolaan Belanja Lainnya.
Di mana Program Pengelolaan Belanja Lainnya ini mencakup kebijakan terkait antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana, serta cadangan belanja negara dan cadangan pendidikan.
Kemudian juga berisi dana untuk antisipasi kebutuhan untuk kegiatan mendesak, dukungan pembayaran kewajiban pemerintah seperti kompensasi BBM dan listrik.
Pos belanja ini juga diperuntukkan sebagai antisipasi kebutuhan pelaksanaan visi misi dan program kerja pemerintahan baru.
Program di bawah satuan 999.08 yang juga disebut ‘cadangan anggaran’ itu, nilainya mencapai Rp491,2 triliun dalam APBN 2025.
Kabarnya, dana cadangan itulah yang menjadi sumber penghematan tahap pertama senlai Rp300 triliun.
.jpg?w=300&h=221)
