Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lasarus mengungkap rencana pemerintah yang hendak membangun Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall usai Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Dalam informasi yang diterimanya, Lasarus menegaskan pengembangan Giant Sea Wall tidak akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kemudian saya dapat informasi, ini kan [tanggul laut] investasi bukan APBN tadi menurut Menko Infrastruktur [AHY] pembiayaannya investasi," jelasnya saat ditemui di Balai Kartini, Senin (25/8/2025).
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai skema investasi apa yang akan digunakan pemerintah, Lasarus mengaku belum mengetahui pasti.
Hanya saja, dia menyinggung mengenai rencana pemerintah yang hendak menggandeng Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk melakukan pengembangan Giant Sea Wall.
Lebih lanjut, Lasarus juga menegaskan hingga saat ini pihaknya masih menunggu konsep lengkap terkait rencana pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantura Jawa yang akan di eksekusi pemerintah.
Baca Juga
"Ya itu investasi, soal sumber pembiayaanya kita belum tahu ya. Mungkin juga ke Danantara juga terlibat," tandasnya.
Sementara berdasarkan catatan Bisnis, konstruksi Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa diproyeksikan bakal tembus hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan proyeksi kebutuhan biaya itu diasumsikan bila Tanggul Laut Raksasa benar-benar akan dibangun di sepanjang Pantura dari Banten hingga Gresik sepanjang 500 kilometer (Km).
“Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tak salah 500 Km, dari Banten sampai Jawa Timur ke Gresik dan perkiraan biaya yang dibutuhkan US$80 miliar,” jelasnya dalam acara puncak International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).
Pemerintah Bentuk Otorita Baru
Wacana pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) memang telah disampaikan Prabowo pada awal tahun lalu. Di mana, rencana itu resmi dilakukan pada hari ini, Senin (25/8/2025).
Adapun, Prabowo menunjuk Didit Herdiawan Ashaf menjadi Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/P/2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.
Didit sendiri bukanlah orang baru di lingkarang Kabinet Merah Putih besutan Prabowo. Pasalnya, dia hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri (Wamen) Kelautan dan Perikanan terhitung sejak 21 Oktober 2025.
Tak hanya Didit, Prabowo juga melantik dua Wakil Kepala Otorita yang akan turut serta menjalankan pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantura Jawa. Keduanya yakni Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Djajawinata.
Untuk diketahui, Suhajar Diantoro sendiri menjabat sebagai Wakil Rektor IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sejak 2024. Akan tetapi, pada 21 Maret 2025 dirinya ditunjuk sebagai Plt. Rektor IPDN tahun 2025.
Sementara itu, Darwin Trisna Djajawinata yang juga ditunjuk sebagai Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantura Jawa saat ini merupakan Dewan komisaris Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Cimanggis - Cibitung Tolways.
Darwin sempat juga menjabat sebagai jajaran direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI yang merupakan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di mana, Darwin merupakan Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI periode 2019 - 2024.
