Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggaran Cekak, Menteri Ara Mau Gandeng Danantara-Himbara Perkuat Pembiayaan Rumah

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) berencana menggandeng BPI Danantara hingga Himbara untuk mendukung likuiditas pembiayaan perumahan.
Foto udara proyek pembangunan perumahan di Kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). Bisnis/Rachman
Foto udara proyek pembangunan perumahan di Kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bakal menggandeng Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung likuiditas pembiayaan perumahan.

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah di tengah adanya efisiensi anggaran.

“Perlu ada solusi dari pembiayaan perumahan karena kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan renovasi rumah di tahun ini oleh Presiden Prabowo, dan kita berusaha keras ya, kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat,” jelasnya usai melakukan rapat koordinasi (Rakor) di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Untuk itu, Ara mengaku bakal segera bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan sejumlah petinggi Himbara untuk merumuskan solusi pembiayaan pada sektor perumahan tersebut.

Pasalnya, tambah Ara, sektor perumahan dinilai menjadi salah satu pengerek pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Mengingat terdapat hingga 185 industri yang terdampak efek turunan.

“Saya biasa terbuka semuanya, bagaimana nanti peran serta BI dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh presiden, Bapak Prabowo Subianto. Nah, besok kami akan bertemu dengan Pak Erick [Menteri BUMN], Danantara, dirut perbankan, utamanya dari Himbara untuk mencari solusi,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Ara memang sempat mengonfirmasi bahwa anggaran kementeriannya yang ditugaskan untuk membangun 3 juta rumah turut terdampak efisiensi.

Semula, Kementerian PKP mengantongi pagu Dipa TA 2025 sebesar Rp5,2 triliun. Namun, dipangkas hingga Rp3,66 triliun untuk efisiensi dan hanya tersisa Rp1,6 triliun.

“Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun,” jelasnya.

Sejalan dengan hal itu, Ara mengaku bakal merumuskan berbagai skema pembiayaan kreatif untuk memastikan agar target pembangunan itu bisa tercapai. 

Selain mendorong penguatan likuiditas dengan menggandeng Danantara hingga Himbara, Ara juga menyebut bakal terus mendorong implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga memperluas cakupan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

“Kemudian juga soal FLPP paling tidak Rp220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha menstimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kita punya titik awal itu minimal Rp220.000 yang tetap kita bangun,” tuturnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper