Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai kemenangan Indonesia dalam gugatan sengketa dagang kelapa sawit (crude palm oil/CPO) melawan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) tidak serta-merta mempercepat penyelesaian perundingan perdagangan Indonesia-Uni Eropa (Indonesia—EU CEPA).
Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa masih perlu duduk bersama sebelum merampungkan perjanjian IEU—CEPA.
“Sebaiknya duduk bersama lagi dengan EU [Uni Eropa], termasuk hasil WTO ini,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (19/1/2025).
Eddy menyebut, sejatinya Uni Eropa juga mengeklaim hal yang sama, di mana WTO menyampaikan bahwa semestinya Uni Eropa di setiap membuat kebijakan harus membicarakan terlebih dahulu dengan negara yang terkena dampaknya.
“Selanjutnya langkah kita bagaimana apakah seperti dilakukan Malaysia melakukan pembicaraan lagi dengan EU untuk menindak lanjut,” tuturnya.
Kecuali, sambung dia, jika laporan panel WTO diajukan banding. Laporan tersebut harus diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam waktu 2 bulan ke depan atau 60 hari.
Baca Juga
Jika diadopsi, ungkap dia, laporan tersebut akan mengikat antara Indonesia dan Uni Eropa. Nantinya, Uni Eropa akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kewajiban WTO.
“Para pihak biasanya mencoba menyepakati jangka waktu yang wajar bagi anggota WTO yang membela untuk mematuhinya. Jika ini tidak dapat disepakati, hal ini akan diputuskan oleh seorang arbitrator,” jelasnya.
Adapun, Panel WTO memutuskan bahwa Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi terhadap bahan bakar nabati (biofuel) berbahan baku minyak sawit asal Indonesia. Keputusan ini tertuang dalam laporan hasil putusan panel WTO (panel report) yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kemenangan Indonesia di WTO membawa titik terang terhadap penyelesaian perjanjian dagang IEU CEPA.
"Dengan kemenangan ini, hambatan yang selama ini menghantui perundingan IEU CEPA ini bisa hilang dan kita dapat segera selesaikan EU CEPA," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (17/1/2025).
Perundingan IEU-CEPA mencakup berbagai aspek, antara lain seperti tarif bea cukai, menghilangkan hambatan non-tarif, dan menyederhanakan prosedur kepabeanan untuk memudahkan aliran barang antara kedua wilayah dan lain sebagainya.
Selain itu, perjanjian ini juga mengatur perlindungan yang lebih kuat bagi investor, memfasilitasi masuknya investasi asing langsung, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan empat perundingan perdagangan internasional akan rampung pada 2025. Salah satunya adalah IEU-CEPA.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa perundingan perdagangan Indonesia-EU CEPA ditargetkan bakal rampung pada semester I/2025.
”Pada 2025 kami targetkan Indonesia-EU CEPA yang secara substansi perjanjian sudah selesai 85%, dan ditargetkan selesai pada semester I/2025,” kata Budi dalam konferensi Capaian 2024 dan Program Kerja Kementerian Perdagangan di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (6/1/2025).
