Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ditanya Pansus soal Kuota Haji Tambahan, Direktur Kemenag Ngaku Tidak Tahu

Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani dicecar Pansus Haji terkait usulan pembagian kuota haji tambahan 2024.
Jamaah calon haji melakukan tawaf atau memutari Ka’bah seusai sholat subuh di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Selasa (13/6/2023). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Jamaah calon haji melakukan tawaf atau memutari Ka’bah seusai sholat subuh di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Selasa (13/6/2023). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani mengaku tidak tahu siapa yang mengusulkan pembagian kuota haji tambahan 2024.

Sebagai informasi, Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah sehingga total kuota ibadah haji untuk 2024 mencapai 241.000 jemaah. Kuota tersebut oleh Kemenag dibagi secara merata untuk haji reguler dan haji khusus masing-masing sebanyak 10.000 kuota.

“Berkaitan dengan pembagian kuota 50:50, terus terang pak Maman saya tidak mengetahui karena pada saat kami diskusi salah satunya berkaitan dengan kepadatan di Mina, tetapi akhirnya ini sudah diputuskan menjadi 50:50,” kata Jaja dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2024).

Hal tersebut disampaikan Jaja untuk menjawab pertanyaan Anggota pansus Haji 2024 Maman Imanul Haq. Dalam rapat tersebut, Maman menanyakan siapa yang mengusulkan kuota haji tambahan dibagi secara merata ke haji reguler dan haji khusus.

Lebih lanjut, Maman juga menanyakan apakah Jaja berusaha untuk menyampaikan kepada petinggi Kemenag bahwa pembagian tersebut menyalahi Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Namun menurut Jaja, pihaknya dalam melakukan pembagian kuota tambahan sudah sesuai dengan Pasal 9, di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Menteri menetapkan kuota haji tambahan dan ketentuan pengisian kuota haji tambahan akan diatur dengan Peraturan Menteri.

“Itulah diskusi kami pak yang akhirnya kami menyimpulkan itu,” ujarnya. 

Lantaran, pembagian kuota haji tambahan sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA), maka pihaknya harus melaksanakan regulasi yang ada.

“Kalau saya tidak laksanakan, saya salah lagi pak,” ungkapnya. 

Alokasi kuota haji tambahan menjadi perdebatan lantaran dinilai menyalahi UU No.8/2019. Untuk diketahui, Indonesia tahun ini mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Dengan demikian, total kuota haji Indonesia di 2024 mencapai 241.000 jemaah.

Jika merujuk UU No.8/2019, kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan haji khusus sebanyak 19.280 jemaah. Namun, Kemenag membagi rata alokasi kuota tambahan, masing-masing 10.000 ke haji reguler dan haji khusus. Dengan alokasi tersebut, kuota haji khusus tahun ini menjadi 27.680 jemaah. 

Inilah yang kemudian mendorong DPR membentuk Pansus Haji di mana salah satu fokusnya yaitu masalah dugaan penyalahgunaan Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota haji tambahan 2024.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper