Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeklaim kuota pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap laku keras.
Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan, kuota PLTS atap saat ini tersisa 90 megawatt (MW) dari kuota yang ditetapkan pada 2024 sebesar 901 MW.
“Kita pasang 600 MW karena kita sudah ada sekitar 400 MW, totalnya 901 MW. Lalu, sudah tinggal kuotanya 60-90 MW,” kata Eniya dalam agenda Indonesia Net Zero Summit di Djakarta Theater, Sabtu (24/8/2024).
Untuk diketahui, pemerintah melalui Keputusan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 279.K/TL.03/DJL.2/2024 resmi menetapkan kuota untuk PLTS atas periode 2024-2028.
Besaran kuota yang ditetapkan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara terperinci, pada 2024, kuota PLTS atap ditetapkan sebesar 901 MW dan 2025 kuotanya naik menjadi 1.004 MW.
Lalu, untuk 2026 naik menjadi 1.065 MW. Meningkat lagi menjadi 1.183 MW pada 2027 dan sebesar 1.593 MW pada 2028.
Baca Juga
Eniya lebih lanjut menyampaikan, pemerintah tengah membahas rencana penambahan kuota PLTS atap di wilayah usaha PT PLN (Persero) dan penetapan kuota di nonwilayah usaha PT PLN (Persero). Mengingat pemerintah masih memiliki target pemasangan PLTS atap di Indonesia sebesar 4,6 gigawatt (GW).
Meski targetnya cukup besar, dia mengakui bahwa perkembangannya cukup lambat lantaran mempertimbangkan kestabilan jaringan.
“Targetnya lumayan besar tapi memang masalah jaringan. Kestabilan jaringan yang diukur, jadi agak slow speed, tapi saya rasa makin banyak,” ujarnya.
Mengingat animonya yang cukup besar, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia Fabby Tumiwa mengharapkan agar pemerintah menambah kuota PLTS Atap.
Namun, dia menyebut bahwa akan ada tantangan stabilitas jaringan listrik (grid) jika PLTS atap semakin banyak. Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk melakukan penetrasi energy storage system dari skala kecil hingga grid scale.
“Saya ingin sarankan kalau menggunakan PLTS atau kalau mampu pasang baterai pasang saja, misal 5 kWh. Jadi nggak membebani sistem PLN dan membantu meningkatkan stabilitas grid juga,” usulnya.
