Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan kesiapan rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) jelang proses pemindahan tahap 1 pada September 2024.
Basuki menjelaskan, rusun ASN tersebut akan mulai terdistribusi air bersih pada 15 Juli 2024. Di samping itu, rusun ASN juga dipastikan akan terdistribusi gas pada bulan ini.
"Gas untuk untuk di [rusun] ASN 4, ASN 2, ASN 1 ada tanggalnya tadi [pastinya lupa] tapi masih dalam bulan Juli sudah ada," jelas Basuki di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Dengan demikian, Basuki memastikan bahwa sebanyak 12 rusun ASN di IKN dipastikan dapat mulai digunakan.
Perlu menjadi catatan, pada Agustus 2024 rusun ASN itu akan digunakan terlebih dahulu untuk mengakomodasi tempat tinggal para petugas upacara di IKN.
Sementara itu, rusun baru akan digunakan bagi para ASN prioritas yang akan dipindahkan mulai September 2024.
Baca Juga
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa hingga akhir Juni 2024 progres rusun ASN rata-rata telah berada di atas 50%.
"Sekarang 58% untuk BIN Polri, tapi itu ada sebagian yang sebetulnya lebih tinggi progresnya yang 12 tadi. Makannya saya bilang rata-rata ya sekitar di atas 50%," jelas Danis.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, memastikan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap dilakukan pada September 2024.
Dia menyebut pada tahap awal akan terdapat 38 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang mulai dipindahkan pada September dan dipastikan prosesnya tidak akan molor.
"Tadi kan sudah ada skenario yang Kementerian dan Lembaga yang akan pindah, tadi sudah detail kan kami sampaikan. Jadi di sini on the track sebenarnya, enggak ada yang mundur, enggak ada," jelasnya.
Adapun, total ASN yang menjadi prioritas pertama dipindahkan ke IKN sebanyak 11.916 orang berasal dari 38 Kementerian lembaga.
Di samping itu, 38 menteri dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan turut serta mulai dipindahkan pada September 2024.
