Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda untuk mulai bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 turut mengundang perhatian dari media asing.
Salah satu media asing yang memberitakan hal tersebut ialah Channel News Asia (CNA) yang merupakan media asal Singapura. Media tersebut menuliskan artikel berjudul "Jokowi could delay move to Nusantara; lack of water and electricity mark slow progress in Indonesia's new capital'.
Dalam pemberitaannya yang dimuat pada Rabu (10/7/2024), disebutkan alasan Jokowi menunda untuk bekerja di IKN ialah karena belum tersedianya pasokan air dan listrik. Padahal Jokowi sebelumnya sangat yakin bisa mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.
"Airnya sudah siap? Listriknya sudah siap? Tempatnya sudah siap? Kalau semuanya sudah siap, kita akan pindah," tulis CNA mengutip pernyataan Jokowi.
CNA menyebut keinginan Jokowi segera berkantor di IKN sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap megaproyek. Apalagi, belum lama ini Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.
Proyek senilai US$32 miliar ini disebut kesulitan menarik investor hingga mengalami penundaan. Bahkan, beberapa proyek infrastruktur utama belum selesai pengerjaannya menjelang upacara perayaan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.
Baca Juga
Media tersebut juga memuat pernyataan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pelaksana pembangunan infrastruktur di IKN yang menyampaikan laporan ke Presiden Jokowi bahwa sarana dan prasarana di ibu kota baru masih belum siap.
Diberitakan Bisnis sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tidak ingin tergesa-gesa pindah ke IKN jika infrastrukturnya belum siap. Selain itu, dia menegaskan Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan ibu kota negara juga baru akan diterbitkan dengan melihat progres pembangunan.
"Kita melihat situasi lapangan, kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum. Jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," kata Jokowi kepada wartawan, Senin (8/7/2024).
Menurutnya, Keppres pemindahan IKN bisa terbit sebelum masa jabatannya berakhir, bisa juga terbit pada masa pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto.
"Keppres bisa sebelum [pergantian pemerintahan], bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," ujar Jokowi.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pasokan air dan listrik di IKN bakal mulai tersedia pada 15 Juli 2024.
"Nanti tanggal 15 [Juli] ada commissioning. Nanti saya tanggal 18 [Juli] ke sana, karena tanggal 15 saya ke Abu Dhabi bersama Presiden. Pulang tanggal 17, dan 18 ke sana memastikan air insyaallah sudah oke," kata Basuki kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
