Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengajukan permohonan sejumlah keringanan biaya kepada pemerintah untuk menjaga kondisi keuangan perseroan usai cairnya pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk pembayaran biaya bengkak Kereta Cepat WHOOSH.
EVP Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto Budiadji, menuturkan, pinjaman yang diberikan oleh CDB akan masuk sebagai utang yang ditanggung oleh perseroan. Hal ini mengingat posisi KAI sebagai pemimpin (lead) dalam konsorsium BUMN Indonesia yang memegang saham pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan, Agus mengatakan pihaknya telah mengajukan beberapa keringanan biaya kepada Komite Kereta Cepat. Namun, Agus mengatakan hingga saat ini pembahasan terkait pemberian keringanan-keringanan tersebut masih terus dilakukan.
Sebagai informasi, Komite Kereta Cepat diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan, dan beranggotakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik negara (BUMN) Erick Thohir, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Sudah kami ajukan ke Komite Kereta Cepat, keputusannya nanti di situ. Kita minta dukungan ke pemerintah, karena kalau biaya infrastruktur dibebankan ke operator akan berat sekali," kata Agus saat ditemui di Jakarta, Senin (22/4/2024).
Agus menyebut ada beberapa jenis keringanan yang diminta oleh pihaknya, salah satunya adalah penyertaan modal negara (PMN). Dia menilai, suntikan modal negara wajib diberikan kepada KAI untuk menjaga kondisi keuangan perseroan tetapi optimal.
Baca Juga
Bentuk keringanan lain yang diajukan adalah pembebasan biaya infrastructure, maintenance, & operation (IMO) pada kereta konvensional. Terkait hal ini, dia menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan regulasi baru yang memungkinkan adanya pembagian beban biaya ini antara KAI dan pemerintah, dalam hal ini Ditjen Perkeretaapian.
Kemudian, KAI juga telah mengajukan pembebasan biaya penggunaan rel atau track access charge (TAC). Dia menuturkan, TAC merupakan biaya harus dibayarkan oleh operator sarana perkeretaapian kepada pemerintah sebagai regulator.
Agus melanjutkan, pengajuan sejumlah keringanan ini juga dilakukan guna menjaga keseimbangan biaya operasional yang dikeluarkan dengan kondisi kas dari perseroan.
"Concern lain untuk mengajukan ini terkait biaya operasional [Kereta Cepat], karena saat ini sudah beroperasi. Kalau [target] jumlah penumpangnya belum tercapai, kasnya nanti bisa tekor atau defisit," ujar Agus.
Sebelumnya, KAI telah resmi menerima pinjaman dari CDB senilai Rp6,98 triliun guna menambal pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pinjaman ini cair pada 7 Februari 2024.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pencairan pinjaman China Development Bank (CDB) kepada KAI dibagi dalam dua fasilitas. Pertama adalah fasilitas A yang memiliki nilai US$230.995.000 atau sekitar Rp3,60 triliun.
Sementara itu, fasilitas B tercatat mencapai US$217.080.000 atau setara dengan Rp3,38 triliun. Jika diakumulasikan, total pinjaman yang diterima KAI dari CDB mencapai sekitar Rp6,98 triliun.
"Pencairan tersebut langsung diteruskan kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia [PSBI] pada tanggal 7 Februari 2024," ujar Agus dalam keterbukaan informasi tersebut
