Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah belum memutuskan soal kepastian kelanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT) atau harga gas murah untuk industri selepas 2024. Terdapat pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum memutus kebijakan terkait kelanjutan program HGBT.
Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui postingan akun instagramnya memberikan informasi bahwa dirinya bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Jumat (22/3/2024) untuk membahas kebijakan HGBT.
Pembahasan dengan Menteri ESDM ini sesuai dengan mandat Perpres No.121/2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi
“Menteri ESDM melakukan evaluasi penetapan HGBT setiap tahun atau sewaktu-waktu, bersama dengan tim koordinasi yang beranggotakan wakil dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, KESDM, Kemenkeu, dan Kemenperin dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian,” kata Sri Mulyani melalui akun instagramya @smindrawati, dikutip Minggu (24/3/2024).
Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan bertugas memberikan pertimbangan dari sisi penyesuaian penerimaan negara terkait implementasi program HGBT. Harus dipastikan bahwa kebijakan HGBT tidak menganggu kesehatan fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Karena kebijakan HGBT Indonesia didesain untuk tak hanya mampu meningkatkan daya saing korporasi dan menguatkan perekonomian, namun juga tetap menjaga kesehatan dari fiskal/APBN sendiri,” ujar Sri Mulyani.
Baca Juga
Dia menekankan bahwa kesehatan APBN penting untuk terus dijaga agar Indonesia mampu terus melanjutkan agenda pembangunan.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan bahwa permintaan Kementerian Perindustrian untuk memperluas sektor penerima HGBT perlu mempertimbangkan kecukupan ketersediaan gas, serta kemampuan negara.
“Evaluasi dulu gasnya cukup apa enggak, kemampuan negara juga. Sekarang hitung dulu balance-nya, pipanya harus nyambung dulu,” ucap Arifin.
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan potensi penerimaan bagian negara yang hilang dari kebijakan HGBT sepanjang 2023 mencapai lebih dari US$1 miliar atau minimal sekitar Rp15,67 triliun (asumsi kurs Rp15.667 per dolar AS).
Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, potensi hilangnya pendapatan negara itu masih hitung-hitungan awal dan perlu rekonsiliasi lanjutan.
Hilangnya pendapatan negara yang cukup besar itu dibarengi dengan pengembalian sejumlah kontrak volume dan gas ke perjanjian jual beli gas (PJBG) awal sebelum beleid HGBT terbit pertama kali lewat Kepmen ESDM No.89/2020.
“Kalau saya mencatat mungkin jumlahnya di 2023 ini bisa mencapai lebih dari US$1 miliar ada potensi penurunan penerimaan negara atau penyesuaian penerimaan negara,” kata Kurnia saat webinar, Rabu (28/2/2024).
Lewat beleid teranyar Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM/2023, HGBT tidak lagi dipatok US$6 per juta metrik british thermal unit (MMBtu). Sebagian industri saat ini mendapat penyusutan alokasi volume dan harga gas bisa di level tertinggi US$7 per MMBtu.
Secara berturut-turut, Kementerian ESDM telah mencatat pengurangan bagian negara dari program gas murah industri ini mencapai Rp29,39 triliun selama 2021 dan 2022. Bagian negara yang hilang itu turun rata-rata sebesar 46,81% selama dua periode program itu berjalan.
