Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membuka lelang internasional untuk mengakselerasi pembangunan jaringan gas atau jargas rumah tangga yang telah lama melempem.
Sebelum keran investasi swasta dibuka lebar, pemerintah lebih dahulu mematangkan muatan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menuturkan, revisi beleid itu berkaitan dengan upaya untuk memasukkan opsi kerja sama anyar KPBU ke dalam program pengadaan jaringan gas domestik mendatang.
Lewat Perpres anyar ini, investasi swasta bakal dibuka selebar-lebarnya dengan tetap menyediakan penjaminan dari pemerintah. Seperti diketahui sebelumnya program jargas ini lebih banyak mengandalkan pendanaan langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Kemungkinan besar tendernya akan dibuka internasional dari luar juga bisa dan kita juga bisa melakukan itu, baru kita bisa lebih kencang lagi,” kata Tutuka kepada Bisnis, dikutip Minggu (18/2/2024).
Selain revisi Perpres, Tutuka mengatakan, kementeriannya juga tengah menaruh perhatian khusus untuk skema KPBU yang saat ini masih didorong di Kota Batam dan Palembang.
Baca Juga
KPBU awal di Kota Batam ditargetkan dapat membangun 280.000 sambungan rumah tangga (SR), sementara untuk Kota Palembang masih dalam tahap survei permintaan di tengah masyarakat.
Adapun, otoritas hilir migas telah mengimpun sembilan kabupaten dan kota lainnya untuk dibangun jargas dengan skema KPBU.
“Kita coba dua, Palembang dan Batam ini boosting, kalau boosting itu jalan baru kita punya pengalaman yang bisa handle dengan skala yang cukup besar,” tuturnya.
Pemerintah belakangan memutuskan untuk memangkas target pembangunan jargas dari semula dipatok 4 juta sambungan menjadi 2,5 juta sambungan rumah hingga akhir 2024 nanti.
Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/10/2023). Ratas itu turut dihadiri jajaran menteri koordinator dan teknis terkait.
Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif harga gas dari hulu dengan ketetapan maksimal US$4,72 per MMBtu bagi pengembang.
Hingga akhir tahun 2023, jargas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 900.000 SR. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi pendanaan yang berasal dari APBN sebanyak 703.308 SR, dan sisanya dibangun melalui penugasan pemerintah kepada PGN.
Sebelumnya, PT Kian Santang Muliatama Tbk. (RGAS) menilai positif skema KPBU dalam pengerjaan proyek jargas yang ditawarkan pemerintah.
Direktur Utama Kian Santang Muliatama Edy Nurhamid Amin menuturkan, perseroannya tengah mengincar proyek-proyek yang dibuka untuk dikerjakan bersama dengan pemerintah.
“KPBU ini dapat menjadi pintu gerbang bagi perusahaan swasta seperti kami (RGAS) untuk bisa berpartisipasi dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Karena, selama ini yang dilibatkan hanya perusahaan BUMN saja,” katanya, Rabu (20/12/2023).
