Selain itu, Prabowo-Gibran berjanji untuk melindungi tenaga kerja lokal dengan memperketat masuknya tenaga kerja asing (TKA) melalui pembentukan Satgas Pengawasan TKA.
Prabowo-Gibran juga berencana untuk mengembangkan sistem pembiayaan alternatif UMKM, melalui digitalisasi keuangan, serta program pembiayaan ultra mikro (UMi) jika memenangkan Pilpres 2024.
Dalam menguatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, keduanya berkomitmen untuk mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
“Memperbaiki sistem outsourcing sesuai dengan amanat Undang–Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,” tulis Prabowo dalam dokumen janji politiknya.
3. Visi Misi Ganjar-Mahfud
Sementara itu, dalam mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md berkomitmen untuk membuat buruh bahagia dan sejahtera.
Adapun, cara keduanya yakni dengan meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, melalui kesempatan kerja yang produktif, pekerjaan yang layak, serta perlindungan ketenagakerjaan.
Baca Juga
Selain itu, keduanya berencana membentuk program kesejahteraan opsional berupa pekerjaan ringan dan sederhana bagi lansia yang masih ingin bekerja.
Kepada perempuan yang bekerja di seluruh bidang, Ganjar berencana untuk memperkuat posisi perempuan dalam relasi kerja dan menambah cuti melahirkan bagi ibu dan ayah dengan upah dan tunjangan tetap 100%.
Lalu, untuk mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah, keduanya ingin menjadikan ekonomi Indonesia unggul dan berdaya saing.
Salah satu cara yang ditempuh di antaranya dengan memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun, dan mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal agar semua rakyat cepat mendapatkan kerja.
Paslon Ganjar-Mahfud juga menargetkan 17 juta lapangan kerja baru.
Ganjar yang merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga berkomitmen menjadikan aparat sipil negara (ASN) dengan menjamin adanya sistem kerja yang jelas, kenaikan jabatan yang transparan akuntabel, remunerasi yang konkret, dan sistem pindah yang padu padan bagi ASN, serta memastikan pelayanan prima ASN.
Pihaknya juga berencana untuk menyediakan layanan konseling psikologis untuk mengatasi tekanan pekerjaan untuk profesi polisi.
