Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap hingga saat ini rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait jalan tol belum mengantongi izin Presiden.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Zainal Fattah, menyebut, proses peluncuran payung hukum yang mengatur sistem operasional jalan tol RI itu saat ini telah diterima Sekretariat Negara (Setneg) dan masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Posisinya sudah di Setneg, belum tahu [rampungnya] nanti kan jadwalnya di sana. Yang jelas kalau sudah sampai di Setneg itu sudah harmonisasi, jadi antar kementerian sudah ketemu membahas diharmonisasikan," kata Zainal saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (18/1/2024).
Zainal merinci, dalam RPP tersebut pemerintah akan secara tegas meregulasi segala bentuk operasional jalan tol RI, mulai dari mengatur sistem pelayanan minimum (SPM) hingga sistem transaksi dan implementasi pembayaran jalan tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF).
Kendati telah memasuki tahap final, Zainal mengaku belum bisa memastikan kapan RPP jalan tol tersebut akan disetujui Presiden dan resmi diterapkan.
Sejalan dengan hal itu, Zainal menyebut implementasi komersil sistem MLFF masih belum dapat secara resmi diimplementasikan sejauh RPP terkait jalan tol ini belum terbit.
Baca Juga
"Kayaknya iya enggak [bisa dioperasikan sebelum RPP terbit], tapi nanti dilihat saja," jelasnya singkat.
Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah bersama badan usaha pelaksana sistem MLFF yakni PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) telah melakukan uji coba di Tol Bali Mandara pada 15 Desember 2023.
Proses uji coba MLFF itu menjadi sorotan usai beredar kabar bahwa banyak kendaraan yang tertimpa palang pintu tol.
Padahal, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Miftachul Munir, menjelaskan bahwa rencananya penerapan sistem MLFF secara parsial di Tol Bali - Mandara akan dilakukan pada Maret 2023. Proses penerapan parsial tersebut akan dilakukan selama kurang lebih selama 1 tahun.
Apabila proses penerapan parsial telah berjalan lancar, maka BPJT baru akan mempertimbangkan perluasan penerapan sistem MLFF di sejumlah ruas tol lainnya.
"Jadi, mekanisme transaksinya hybrid. Ketika mereka gagal transaksi dengan MLFF mereka masih bisa tapping, jadi kendaraan tadi tak harus mundur. ini yang harus kita edukasikan selama satu tahun sampai nanti berlanjut," pungkasnya.
