Bisnis, JAKARTA — Polemik penerapan pajak hiburan di atas 40% terus bergulir. Menariknya, ada sejumlah fakta yang belum terjamah mengenai aturan perpajakan terbaru tersebut.
Berita tentang polemik pajak hiburan menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini, Kamis (18/1/2023). Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini highlight Top 5 News Bisnisindonesia.id hari ini:
1. Fakta-fakta Pajak Hiburan dan UU Pajak Daerah Bikin Polemik
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan melaporkan terdapat 177 kab/kota yang jauh-jauh hari sudah menerapkan tarif pajak hiburan yang sudah naik, yaitu di rentang 40% hingga 75%.
Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati mejelaskan, bahwa data tersebut berdasarkan daerah yang menetapkan tarif pajak hiburan dengan dasar Undang-Undang (UU) No. 28/2009 tentang PDRD.
Sementara untuk jumlah kab/kota yang menerapkan pajak hingga 75% dengan dasar aturan terbaru, yakni UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (HKPD), Lydia belum dapat menyebutkannya.
“Dari 436 Pemda [yang telah menyampaikan Perda PDRD ke Kemenkeu] terdapat 177 daerah yang kemarin-kemarin sudah menetapkan 40% sampai 75%,” ungkapnya, dikutip Rabu (17/1/2024).
2. Ekspektasi Suku Bunga Longgar & Jurus Penyesuaian Kredit Bank
Potensi pemangkasan suku bunga acuan The Fed pada tahun 2024 menjadi pertimbangan bank sentral dalam membuka ruang penurunan suku bunga. Situasi tersebut dapat menjadi sinyal bank untuk melakukan penyesuaian.
Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan atau BI rate di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 16-17 Januari 2024. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan alasan Dewan Gubernur BI mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 6 persen pada awal tahun 2024.
Kendati begitu, Perry berujar bahwa ruang penurunan BI rate ke depan masih tetap akan ada dengan mempertimbangkan seberapa cepat penguatan nilai tukar rupiah, lalu kondisi inflasi inti dan pangan hingga dorongan kredit terhadap pembiayaan ekonomi.
Hal tersebut direspon sejumlah bank, tak terkecuali bank cilik, atau KBMI II, seperti PT KB Bukopin Tbk. (BBKP) yang terus membuka ruang untuk melakukan penyesuaian baik itu dari sisi bunga kredit maupun simpanan. Kendati, hal tersebut bakal dijalankan secara selektif dengan memperhatikan kondisi masing-masing nasabah.
3. Proyeksi Moderat vs Pesimis Industri Leasing Lewati Tahun Pemilu
Industri pembiayaan pada 2024 diproyeksi masih diwarnai tantangan, salah satunya terkait POJK 22/2023 hingga putaran Pemilihan Umum (Pemilu). Meskipun kondisi tersebut tidak menjadi penghalang pelaku industri tetap optimistis.
Kondisi tersebut tercermin dari proyeksi Otoritas Jasa Keuangan. OJK memproyeksikan kinerja industri masih mengalami pertumbuhan aset dua digit, atau pada kisaran 13-16% year-on-year (yoy) pada Desember 2024.
Total aset industri pembiayaan pada kuartal I/2024 diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan di kisaran 10%—11% yoy. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) membuka tiga proyeksi atas pertumbuhan bisnis perusahaan pembiayaan di tahun naga kayu 2024. Meskipun tetap mempertimbangkan keadaan pasar.
Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan untuk proyeksi pertama, APPI memproyeksi pertumbuhan industri perusahaan pembiayaan bisa mencapai pertumbuhan sebesar 10–12%. Proyeksi kedua, APPI optimistis pertumbuhan industri perusahaan pembiayaan bisa mencapai 13%-14%.
Suwandi menekankan, tingginya angka proyeksi kedua ini jika perhelatan pesta pemilu 2024 berjalan lancar, tidak ada gangguan, perekonomian tumbuh, hingga kegiatan ekspor dan impor yang juga bertumbuh.
4. Proyek Pipanisasi Gas Bumi Terkoneksi dari Aceh—Jawa Dikebut
Sangat besarnya potensi gas bumi Indonesia, sejalan dengan banyaknya temuan baru dari sejumlah lokasi di Tanah Air memantik pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan infrastruktur pengangkut komoditas energi tersebut.
Pemerintah berupaya menyambungkan infrastruktur gas dari ujung timur Pulau Jawa hingga ujung barat Sumatra, agar pemanfaatan gas bumi menjadi makin optimal dan terjangkau bagi masyarakat.
Selain menargetkan pembangunan infrastruktur gas bumi Cirebon—Semarang Tahap II selesai pada 2025, pemerintah juga meminta pembangunan infrastruktur gas bumi lainnya, seperti pipanisasi Dumai—Sei Mangkei segera dimulai. Harapannya, keberadaan infrastruktur tersebut dapat mengantisipasi tambahan produksi gas bumi dari Blok Andaman di perairan Aceh.
Seperti yang diungkapkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji, upaya membangun interkoneksi pipa transmisi gas bumi dari Jawa Timur hingga ke Aceh itu sejalan dengan penemuan potensi gas yang besar di beberapa lokasi di Indonesia bagian barat dan tengah, seperti di wilayah Andaman di perairan Aceh, serta Blok Agung I dan Agung II di utara pulau Bali dan Lombok.
Secara terperinci, Tutuka memaparkan bahwa di sebelah utara Sumatra itu telah ditemukan potensi gas yang sangat besar, yakni di Blok South Andaman. Sebelumnya, di Andaman II juga ditemukan gas yang potensinya cukup besar.
Kemudian, di sebelah utara Bali dan Lombok juga ditemukan resources sumber daya yang besar.
5. Ketika Presiden Jokowi Kembali Groundbreaking Proyek di IKN
Menjelang berakhirnya masa kepemimpian, Presiden Joko Widodo masih membangun sejumlah sarana infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi di IKN akan terakselerasi sehingga para investor diminta untuk tidak ragu menanamkan modalnya di ibu kota baru. Dengan pengembangan IKN seperti saat ini dimana setiap bulan terdapat groundbreaking pembangunan berbagai jenis infrastruktur, maka tak ada alasan bagi investor untuk ragu-ragu berinvestasi di IKN.
Jokowi meminta agar para calon investor untuk tidak melewatkan segala kemudahan yang ditawarkan pemerintah untuk berinvestasi di IKN.
Dia menyoroti keuntungan berinvestasi di IKN yang salah satunya akan memperoleh berbagai insentif mulai dari insentif berupa tax holiday bagi para pelaku usaha hingga insentif bebas pajak penghasilan (PPh) bagi para karyawannya.
“Juga dapat memanfaatkan sebaik-baiknya berbagai insentif dan kemudahan berusaha yang ditawarkan pemerintah,” ujarnya, Rabu (17/1/2024).
Sebagaimana diketahui, rangkaian pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN akan diawali oleh penyelenggaraan Upacara Kemerdekaan pada HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. Presiden Jokowi menyebut bahwa progres pembangunan IKN tahap 1 telah mencapai 70%.
