Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter Asdo Artriviyanto memberikan perkembangan terbaru terkait wacana akuisisi KAI Commuter oleh PT MRT Jakarta (Perseroda).
Asdo mengatakan, saat ini fokus pemerintah adalah mengintegrasikan seluruh layanan moda transportasi di Jakarta. Integrasi tersebut mencakup mulai dari kemudahan akses lintas moda hingga pembayaran.
Dia menuturkan, hal ini sesuai dengan arahan terakhir yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para operator transportasi di daerah Jakarta.
Asdo juga menegaskan instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga belum menindaklanjuti wacana tersebut.
“Kita belum bicara ke situ [akuisisi]. Pemerintah juga belum menanyakan ke arah itu,” jelas Asdo dalam konferensi pers di Kantor KAI Commuter, Kamis (11/1/2024).
Sementara itu, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, KAI Commuter terus mengupayakan integrasi yang optimal dengan seluruh moda transportasi di Jakarta.
Baca Juga
Salah satu integrasi yang telah dilakukan adalah dari sisi pembayaran. Asdo menerangkan, Kartu Multi Trip (KMT) keluaran KAI Commuter saat ini sudah dapat digunakan pada berbagai moda transportasi mulai dari TransJakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan lainnya.
"Untuk KMT itu, kita sudah punya card management, jadi bisa digunakan oleh TransJakarta, MRT, LRT. Card management moda-moda itu ada di KCI, karena kita yang lebih duluan membangunnya," kata Asdo.
Berdasarkan catatan Bisnis.com pada 12 Februari 2023, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal membenarkan adanya rencana MRT Jakarta untuk mengakuisisi operasi KRL Jabodetabek dari PT KCI. Pengambilalihan ini seiring dengan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek melalui satu otoritas.
Meski demikian, Risal mengatakan rencana tersebut belum memasuki fase lanjutan. Dia menuturkan saat ini pihak-pihak terkait masih berada dalam tahap penjajakan.
“Masalah berapa persentasenya, kita belum bicara secara mendalam. Semuanya itu masih dikaji,” kata Risal kala itu.
Adapun, Risal juga belum dapat berkomentar banyak terkait kelanjutan skema subsidi atau penugasan untuk tarif layanan KRL jika rencana akuisisi MRT Jakarta terealisasi.
Dia mengatakan, saat ini skema penugasan atau public service obligation (PSO) untuk tarif KRL berasal dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.
“Tetapi, seharusnya kalau sudah menjadi Perseroda skema subsidi akan menjadi tanggung jawab Pemda. Sementara, kalau masih nasional tentu ditanggung pemerintah pusat,” ujarnya.
