Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memprioritaskan penyelesaian proyek pipa gas transmisi Trans Kalimantan yang telah lama jalan di tempat.
Saat ini, pemerintah berfokus untuk merampungkan megaproyek pipa gas dari Jawa Timur sampai dengan Aceh.
Proyek mangkrak yang awalnya dibuka lelang terbuka untuk swasta itu belakangan diambilalih pemerintah lewat pembiayaan tahun jamak atau multi years contract anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
“Kalau Trans Kalimantan sampai saat ini kita belum menjadikan proyek strategis nasional [PSN] karena memang kita lihat skala ekonominya, kan,” kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/1/2024).
Laode mengatakan, kementeriannya masih berfokus untuk menyelesaikan pembangunan pipa lanjutan tahap dua Cirebon-Semarang (ruas Batang-Kandang Haur Timur) yang ditargetkan mulai konstruksi Juni 2024. Rencananya, proyek itu bakal menelan investasi sekitar Rp3,34 triliun dari alokasi APBN dengan skema kontrak tahun jamak untuk periode 2024-2025.
Selanjutnya, Kementerian ESDM bakal mengejar pengerjaan proyek pipa lanjutan sepanjang 400 kilometer dari ruas Dumai-Sei Mangke. Rencananya, pipa itu sudah bisa beroperasi pada 2027 mendatang.
Baca Juga
“Kebutuhannya di Pulau Jawa dan Sumatra yang paling besar untuk gas,” kata Laode.
Total anggaran yang akan dipakai untuk pembuatan pipa gas Dumai-Sei Mangke sebesar Rp6,6 triliun dan akan menyalurkan potensi gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Agung dan Andaman di Aceh untuk dimanfaatkan di Jawa dan Sumatra.
Jika pipa gas sudah tersambung dari Sumatra hingga Jawa Timur, maka akan ada penambahan penerima jaringan gas kota (jargas) di Cisem sebanyak 300.000 sambungan rumah tangga (SR) dan Dumai-Sei Mangke sebanyak 600.000 SR.
Dari angka tersebut akan mengurangi subsidi LPG 3 kg sebanyak Rp630 miliar per tahun, dan akan menghemat devisa impor LPG sebesar Rp1,08 triliun per tahun.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) masih menunggu arahan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait dengan kelanjutan proyek transmisi gas Trans Kalimantan.
“Saat ini, BNBR dalam posisi menunggu arahan dari pemerintah, dalam hal ini BPH Migas,” kata Senior Manager Corporate Communications PT Bakrie & Brothers Tbk. Indy Rahmawati saat dikonfirmasi, Selasa (2/1/2024).
Indy menegaskan pihaknya terbilang siap untuk melanjutkan proyek itu setelah ada kepastian dari BPH Migas.
Dalam paket proyek Trans Kalimantan, BNBR memiliki konsesi pengerjaan untuk ruas Bontang (Kalimantan Timur) sampai dengan Takisung (Kalimantan Selatan).
Adapun, berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas No. 042/Kpts/PL/BPH Migas/Kom/VII/2006 ditetapkan Bakrie & Brothers sebagai pemenang Lelang Hak Khusus Ruas Transmisi Gas Bumi Kalimantan-Jawa (Kalija) yang terbagi ke dalam dua fase untuk menghubungkan Kalimantan dan Jawa.
Belakangan, rencana pembangunan transmisi ke Jawa dihapus dan diganti ke Trans Kalimantan.
Lewat notulen rapat dengan BPH Migas tanggal 13 Maret 2018 PT Bakrie & Brothers diketahui akan fokus pada pembangunan pipa gas ruas Bontang, Kaltim-Takisung di Kalsel, atau sampai lokasi akhir konsumen gas untuk memenuhi kebutuhan gas di Kalimantan. Panjang rute Bontang-Banjarmasin untuk jalur pipa gas bumi itu adalah 1.016,53 kilometer.
Bakrie & Brothers memproyeksikan perkiraan permintaan gas bumi di Kalsel sekitar 97,25 MMscfd, dilanjutkan dengan angka permintaan gas bumi Kaltim sekitar 306,72 MMscfd, dan juga adanya permintaan gas bumi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), yakni 34,80 MMscfd.
Adapun, proyeksi pasar dan kebutuhan gas bumi pada 2037, di Kalimantan Selatan pasarnya 1.425 MMscfd, dengan permintaan 137 MMscfd. Sementara itu, Kalimantan Timur pasarnya sekitar 2.212 MMscfd, dengan kebutuhan 212 MMscfd.
