Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengevaluasi kelanjutan pembangunan pipa gas transmisi Kalimantan terkait dengan kepastian pasokan gas serta serapan industri saat ini.
Evaluasi itu turut menyasar ruas yang dimenangkan PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR), Bontang (Kalimantan Timur) sampai dengan Takisung (Kalimantan Selatan).
“Saat ini masih dalam proses evaluasi terkait supply dan demand, mengingat dari sisi pasokan masih menunggu onstream-nya proyek IDD,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji kepada Bisnis, Selasa (2/1/2024).
Sementara itu, Tutuka menambahkan, permintaan gas di Kalimantan belum menunjukkan tren peningkatan yang signikan. Adapun, kata dia, permintaan yang terjadi saat ini sudah ditampung oleh infrastruktur hilir gas yang tersedia.
Tutuka mengatakan Kementerian ESDM masih perlu mengkaji lebih komprehensif rencana pengembangan pipa transmisi lanjutan di kawasan Kalimantan yang turut menjadi rencana induk yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
“Itu perlu dilihat komprehensif lah evaluasinya, jadi kita hati-hati untuk membangun itu,” kata dia.
Baca Juga
Adapun berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas No. 042/Kpts/PL/BPH Migas/Kom/VII/2006 ditetapkan Bakrie & Brothers sebagai pemenang Lelang Hak Khusus Ruas Transmisi Gas Bumi Kalimantan-Jawa (Kalija) yang terbagi ke dalam dua fase untuk menghubungkan Kalimantan dan Jawa.
Belakangan, rencana pembangunan transmisi ke Jawa dihapus dan diganti ke Trans Kalimantan.
Lewat notulen rapat dengan BPH Migas tanggal 13 Maret 2018 PT Bakrie & Brothers diketahui akan fokus pada pembangunan pipa gas ruas Bontang, Kaltim-Takisung di Kalsel, atau sampai lokasi akhir konsumen gas untuk memenuhi kebutuhan gas di Kalimantan.
Panjang rute Bontang-Banjarmasin untuk jalur pipa gas bumi itu adalah 1.016,53 kilometer.
Bakrie & Brothers memproyeksikan perkiraan permintaan gas bumi di Kalsel sekitar 97,25 MMScfd, dilanjutkan dengan angka permintaan gas bumi Kaltim sekitar 306,72 MMScfd, dan juga adanya permintaan gas bumi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) yakni 34,80 MMScfd.
Adapun proyeksi pasar dan kebutuhan gas bumi pada 2037, di Kalimantan Selatan pasarnya 1.425 MMScfd, dengan permintaan 137 MMScfd. Sementara itu Kalimantan Timur pasarnya sekitar 2.212 MMScfd, dengan kebutuhan 212 MMScfd.
Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) belum kunjung membuka lelang 72 wilayah jaringan distribusi (WJD) gas bumi dari enam ruas yang sudah terpetakan saat ini.
Ketidakpastian pasokan gas dari hulu menjadi alasan badan pengatur niaga gas hilir itu menunda eksekusi lelang tersebut.
Padahal, amanat pelelangan WJD itu menjadi tindak lanjut atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 10.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2022-2031 yang ditetapkan pada 12 Januari 2023.
“Apabila kita melakukan lelang WJD [sekarang] itu nanti si pemenang lelang mempunyai hak untuk melakukan alokasi gas, ini yang belum bisa kita pastikan karena ada beberapa proyek itu terlambat di beberapa tempat,” kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati saat konferensi pers akhir tahun di Sentul, Sabtu (30/12/2023).
Erika mengatakan, lelang mesti ditunda sampai adanya kepastian pasokan gas dari hulu untuk calon operator jaringan distribusi di sejumlah daerah.
