Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjanji bakal membangun 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal di seluruh wilayah di Indonesia.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Paulus Totok Lusida, mengatakan bahwa pembangunan rumah tapak dan rumah vertikal bertujuan untuk membantu kaum milenial dan masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan rumah murah.
Pasalnya, menurut Paulus, selama ini berdasarkan data TKN Prabowo-Gibran ada kesenjangan atau backlog antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat di angka 12,7 juta.
"Selain di perkotaan, Pak Prabowo dan Mas Gibran berencana merenovasi rumah yang ada di desa yang ditargetkan mencapai 2 juta rumah pada tahun kedua setelah menjabat," kata Paulus dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (26/12/2023).
Paulus menjamin rumah tapak dan rumah vertikal yang akan dibangun itu memiliki harga yang murah dan bisa terjangkau oleh kaum milenial dan warga kalangan menengah ke bawah.
Selain itu, Paulus juga mengatakan jika Prabowo dan Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024, maka pihaknya bakal menyiapkan program subsidi rumah murah untuk generasi milenial dan warga kelas menengah ke bawah.
Baca Juga
"Rumah itu merupakan salah satu kebutuhan dasar seseorang. Jika seseorang sudah memiliki rumah, maka bisa hidup dengan tenang dan bisa maju ke depan untuk mendidik anaknya," ujarnya.
Berdasarkan dokumen visi dan misi Prabowo-Gibran, program rumah murah menjadi salah satu dari 17 program prioritas.
Paslon ini berjanji menyediakan rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. Pasalnya, pembangunan perumahan diyakini dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin hingga mengurangi ketimpangan.
Adapun, program sejuta rumah juga sebelumnya dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua kepemimpinannya. Program tersebut diharapkan dapat mengatasi backlog khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
