Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengaku belum mendapat alokasi wilayah untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum (Ketum) Apersi yang merupakan wadah pengembang menengah dan kecil, Junaidi Abdillah menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan diskusi dengan pihak otorita untuk turut mendukung pembangunan rumah sederhana di IKN.
"Pernah juga diskusikan wilayah pembangunan rumah MBR yang nanti men-support IKN, tapi sampai sekarang kita belum dapat lokasinya di mana," jelasnya dalam Webinar bertajuk “Peran Strategis BP Tapera dalam Ekosistem Perumahan Indonesia”, Selasa (12/12/2023).
Junaidi menjelaskan, kebutuhan rumah sederhana bagi MBR di IKN diprediksi bakal mengalami peningkatan seiring dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Terlebih, nantinya IKN tidak hanya akan dihuni oleh para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) saja, melainkan lokasi tersebut juga akan secara lebih lanjut dikembangkan menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Karenanya, dia meminta pemerintah untuk turut segera menaruh perhatian dalam memenuhi kebutuhan MBR di IKN ke depan.
"Kalau IKN itu akan jalan, siapa nanti yang akan men-support? Kalau nanti ada tenaga office boy dan yang se-level pekerja kasarnya itu di mana nanti tinggalnya? Ini juga perlu dipikirkan dan sampai sekarang belum terjawab oleh berbagai pihak. Karena, memang saya menyaksikan sendiri di lapangan, belum ada wilayah yang khusus untuk men-support nantinya IKN berdiri," pungkasnya.
Padahal, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim sebelumnya menyebut bahwa sektor perumahan menjadi salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian Otorita di IKN. Terlebih ke depan jumlah populasi di IKN pada 2045 diperkirakan akan mencapai 1,9 juta penduduk.
"Di tahap awal kami prediksi antara 500-900 ribu jiwa (akan bermukim di IKN) ini sangat dibutuhkan sekali perumahan hunian," jelasnya.
Namun demikian, hingga saat ini pemerintah diketahui baru melakukan pembangunan hunian sebanyak ada 47 tower rumah susun (rusun) bagi para ASN menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sementara yang masuk dalam tahap penyiapan atau proses yakni pembangunan sektor hunian melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebanyak 166 tower.
