Bisnis.com, SORONG – Produksi minyak dan gas bumi (migas) di kawasan Indonesia timur terus digenjot sebagai salah satu upaya untuk mencapai target 1 juta barel per hari (bph) dan 12 miliar gas standar kaki kubik per hari (Bscfd) pada 2030.
Rerata kontribusi produksi minyak dari kawasan Indonesia Timur, yakni Papua dan Maluku (Pamalu) baru sekitar kurang lebih 2% dari total produksi nasional, sementara rerata kontribusi produksi gas bumi mencapai 20% dari total produksi nasional.
Adapun, produksi harian minyak nasional tercatat baru mencapai 608.168 bph, masih di bawah target produksi minyak 2023 yang dipatok sebesar 660.000 bph. Sementara itu, produksi rerata harian gas mencapai 6,713 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).
Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Papua dan Maluku Galih W. Agusetiawan menuturkan, terus memperkuat kolaborasi dan pengawasan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam memproduksi migas.
Menurutnya, Pamalu memiliki potensi besar dalam berkontribusi terhadap target produksi minyak bumi sebanyak 1 juta bph dan gas 12 Bscfd pada 2030.
Di Pamalu, terdapat 16 wilayah kerja migas dari total 171 wilayah kerja di Indonesia. Sebanyak 16 blok migas tersebut tersebar di 3 provinsi. Wilayah Pamalu juga memiliki potensi minyak dan gas yang tersebar di 5 provinsi lainnya.
Baca Juga
Di sisi lain, 66,7% proyek strategis nasional (PSN) sektor energi hulu migas berada di timur Indonesia dengan perincian 50% di Papua Barat dan 16,7% di Maluku.
Galih tak menampik terdapat sejumlah tantangan yang menghambat dalam pencapaian target pada 2030. Salah satu yang masih menjadi tantangan adalah lambatnya proses perizinan karena belum ada peraturan berupa petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Menurutnya, perlunya petunjuk teknis dan pelaksanaan tata waktu untuk pengusulan rekomendasi perizinan.
Tantangan lain yang masih mengadang, yakni terkait perizinan satu pintu yang masih belum terealisasi dengan baik sehingga mempersulit investor. Selain itu, tantangan dalam memproduksi migas di wilayah Timur ketersediaan infrastruktur umum seperti penerangan, jalan, jembatan yang masih kurang memadai
“Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kurang stabil dan masalah sengketa pertanahan dan hak ulayat adat yang berdampak pada gangguan keamanan. Dibutuhkan dukungan peraturan daerah untuk kepastian investasi dan dukungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum,” ujar Galih menjawab pertanyaan Bisnis dalam kegiatan kunjungan akhir tahun SKK Migas, akhir pekan kemarin.
Pihaknya juga tak menampik kurangnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah timur Indonesia karena belum optimalnya dukungan insentif nonfiskal dari stakeholder di daerah. Sejumlah insentif nonfiskal diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional seperti keberpihakan pada kegiatan eksplorasi atau survei awal. Di sisi lain, terdapat keterbatasan data seismik dan studi atau survei seismik yang dilakukan di wilayah Timur Indonesia
“Sumur-sumur yang tua dan telah memasuki masa decline,” katanya.
Sekretaris SKK Migas Shinta Damayanti menuturkan, kawasan Indonesia timur merupakan tumpuan harapan bagi industri hulu migas Tanah Air dalam mencapai target produksi migas 2030. Adapun, salah satu produksi migas di Indonesia timur disumbang dari kontraktor Petrogas (Basin) Ltd.
Dia berharap KKKS Petrogas Basin Ltd. dapat lebih meningkatkan kinerja optimal dan mencapai target yang ditetapkan pada 2024. Petrogas merupakan salah satu KKKS yang memiliki fasilitas produksi liquefied petroleum gas (LPG).
“Apresiasi Petrogas dalam mempertahankan produksi di 2023, termasuk Petrogras sedikit dari company yang beralih ke gross split dan kenaikan produksinya. Kita tahu banyak sekali tantangan yang dihadapi Petrogras dan tidak mudah, kondisi lapangan, infrastruktur,” ucapnya.
Dia menuturkan, dalam era transisi energi saat ini, gas memainkan peranan yang semakin penting karena tidak hanya menjadi sumber energi dan penerimaan negara tetapi juga sebagai sumber bahan baku industri dan multiplier effect yang dikontribusikan.
Pihaknya pun mendorong agar pemerintah dapat membangun hilirisasi atau industri hilir gas di Indonesia timur, khususnya Papua. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan menjaga keberlanjutan.
Dia mendorong agar KKKS di Indonesia timur termasuk Petrogas dapat terus agresif bereksplorasi untuk membuktikan besarnya cadangan minyak dan gas sehingga pemerintah dapat membangun industri hilir di Papua.
“Untuk itu, kami sangat berharap agar kontribusi yang diberikan oleh KKKS Petrogas Basin Ltd. Dapat semakin ditingkatkan guna memberikan dampak positif yang besar kepada masyarakat Indonesia dan khususnya bagi masyarakat di Papua. SKK Migas terus berkolaborasi dengan KKKS untuk mencapai target dicanangkan,” tuturnya.
Kinerja Petrogas
General Manager Petrogas Basin Ltd. Alfian Telaumbanua mengatakan, RH Petrogas Ltd. melalui Petrogas (Basin) Ltd. memiliki dua blok migas di Provinsi Papua Barat Daya, yakni wilayah kerja Kepala Burung seluas 1.029,69 kilometer persegi dan wilayah kerja Blok Salawati berada di area dengan luas sekitar 1.136,82 kilometer persegi. Kedua proyek tersebut merupakan kontrak gross split selama 20 tahun dari tahun 2020 hingga 2040 mendatang.
“Untuk wilayah Kepala Burung kami produksi minyak 4.500 barel per hari dari sebelumnya 4.000 bopd dan gas sebanyak 24,7 MMscfd. Untuk Blok Salawati kami produksi minyak 900 barel per hari dan gas 2,5 MMscfd untuk keperluan power plant wilayah itu saja,” ujar Alfian.
