Bisnis.com, JAKARTA - Intellegent Transportation System Association of Indonesia (ITS Indonesia) menanggapi kritik terkait dengan implementasi sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF).
Kritik terkait penerapan MLLF sebelumnya dilontarkan Andre Rosiade selaku anggota Komisi VI DPR RI. Dia menyebut implementasi sistem MLFF di jalan tol Indonesia merupakan hal yang mubazir.
Vice President ITS Indonesia, Resdiansyah, menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah justru sama sekali tidak mengeluarkan uang dalam pengadaan sistem MLFF.
"Ini kan investment, jadi pemerintah tidak keluar uang satu rupiah pun. Kemudian, mereka [Roatex] diberikan konsensi 9 tahun, konsesinya pun tidak boleh menaikkan tarif tol, mereka ambilnya dari service fee," kata Resdiansyah saat ditemui di Kantor Roatex Indonesia, Senin (5/12/2023).
Dalam implementasinya nanti, proses pengembalian investasi kepada PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) akan mengandalkan biaya service fee yang akan dibayarkan oleh badan usaha jalan tol (BUJT).
Dengan demikian, Resdiansyah menekankan tidak benar bahwa pengembangan dan penerapan sistem pembayaran tol nirsentuh (MLFF) disebut membuang-buang anggaran pemerintah atau mubazir.
Baca Juga
"Selama ini, operator itu harus membiayai perawatan tol gate, mesinnya, dan semuanya, sekarang tidak perlu. Uang-uang itu yang akan dijadikan service fee untuk membayar balik investasi mereka [Roatex]. Jadi, setelah 9 tahun teknologinya ke kita bisa kita kembangkan lagi dan GNSS itu teknologi masa depan," ujarnya.
Direktur PT RITS, Gyula Orosz, menjelaskan bahwa seluruh biaya pengembangan sistem, uji coba hingga transisi ditanggung sepenuhnya oleh Roatex Indonesia. Hanya saja, dia menyebut saat ini pihaknya belum bisa menjabarkan berapa nominal dari tambahan biaya tersebut.
"Tentu saja semua pengeluaran [pengembangan MLFF] ditanggung oleh RITS tapi, kami tidak bisa menyebutkan nominalnya," tuturnya.
Nantinya, proses uji coba perdana MLFF akan dilaksanakan di Tol Bali Mandara pada 12 Desember 2023. Pada proses tersebut, sejumlah kendaraan dinas dan transportasi umum yang telah teregistrasi secara optimal menjadi target utama yang akan diuji coba.
"Nanti ke depan setelah friendly user atau uji coba dievaluasi oleh pemerintah, baru kita akan masuk ke masa transisi (untuk masyarakat umum)," tuturnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengungkapkan penolakannya atas implementasi sistem MLFF. Dia menyebut, saat ini Indonesia tidak membutuhkan teknologi tersebut dan terkesan dipaksakan.
"Yang saya tangkap, ini akan dipaksakan salah satunya Jasa Marga, Hutama karya, perusahaan BUMN kita dipaksa oleh PUPR beli itu barang rongsokan," tuturnya saat Rapat Kerja Komisi VI bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
