Negosiasi Prioritas Grid PLN
Selain investasi pembangkit EBT, JETP juga menaruh perhatian pada pembiayaan grid atau jaringan setrum PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebagai evakuasi listrik bersih mendatang.
PLN mengajukan kebutuhan investasi grid energi baru terbarukan (EBT) Sumatra-Jawa sebagai prioritas proyek pendanaan. Proyek jaringan listrik itu diperkirakan menelan biaya mencapai US$6,5 miliar setara dengan Rp101,92 triliun (asumsi kurs Rp15.680 per dolar AS).
Adapun, target komersial atau commercial operation date (COD) jalur evakuasi listrik EBT dari Sumatra menuju pusat permintaan listrik, yakni Jawa ditargetkan dapat dilaksanakan pada 2029 mendatang.
“Rencana COD 2029, proyeknya dimulai sekarang, kan selain interkoneksi ada penguatan di masing-masing pulaunya begitu,” kata EVP of Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani saat ditemui di Jakarta, Senin (9/10/2023).
Hitung-hitungan itu berasal dari studi yang dibuat PLN lewat skenario accelerated renewable energy with coal phase down atau ACCEL sepanjang ruas Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara untuk evakuasi ke Jawa, sebagai pusat permintaan listrik.
Baca Juga
Kamia menuturkan proyek itu sudah diajukan ke dalam rancangan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP. Dia menuturkan, proposal itu belum mendapat kepastian pinjaman dari JETP.
Tidak Selaras Persetujuan Paris
Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti ihwal penetapan NZE sektor ketenagalistikan dalam dokumen CIPP pada 2050. IESR berpendapat target itu tidak selaras dengan Persetujuan Paris yang mendorong pengakhiran penggunaan pembangkit fosil pada 2040.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa turut menyayangkan target penurunan emisi hanya difokuskan pada emisi pembangkit listrik pada jaringan PLN saja, dan bukan pada emisi sektor kelistrikan secara menyeluruh, yang mencapai 250 juta ton karbon dioksida ekuivalen di tahun 2030.
“Angka ini belum termasuk target pengurangan emisi dari pembangkit untuk kebutuhan sendiri (captive power),” kata Fabby lewat keterangan resmi, Kamis (2/11/2023).
Berdasarkan hasil kajian IESR, untuk mencapai target puncak emisi sebelumnya sebesar 290 juta ton karbon dioksida, perlu mengakhiri 8,6 GW PLTU di jaringan listrik PLN pada tahun 2030.
“Untuk itu, perlu dilakukan dialog lanjutan dengan IPG untuk mengeksplorasi blended finance (pendanaan campuran) dengan skema matching fund (dana padanan) di mana pendanaan pensiun dini PLTU berasal dari tambahan dana di atas komitmen IPG dan disamakan dengan dana dari sumber APBN serta sumber lainnya,” kata Fabby.
Seperti diketahui pakta iklim yang tergabung ke dalam kemitraan JETP itu sempat berjanji untuk menyediakan dana himpunan US$20 miliar setara dengan Rp299,74 triliun dari publik dan swasta selama 3 hingga 5 tahun mendatang untuk pemerintah Indonesia.
Skema pendanaan JETP itu terdiri atas US$10 miliar yang berasal dari komitmen pendanaan publik dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Adapun, kemitraan JETP yang dipimpin AS-Jepang ini, termasuk di dalamnya negara anggota G7 lainnya, yakni Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta juga melibatkan Norwegia dan Denmark.
