Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) berharap pembentukan Badan Industri Mineral dapat memperkuat tata kelola sektor hilirisasi mineral nasional.
Adapun Badan Industri Mineral baru saja dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (25/8/2025) ini. Sang kepala negara pun menunjuk Brian Yuliarto yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) memimpin lembaga baru tersebut.
Dewan Pembina APNI Djoko Widajatno berpendapat, Badan Industri Mineral ditujukan sebagai instrumen negara dalam mengelola, mengonsolidasikan, dan mengoptimalkan sektor mineral strategis agar lebih memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional.
Dia pun berharap agar kehadiran Badan Industri Mineral mampu memberi kepastian dan kestabilan regulasi. Sebab, hal itu merupakan prasyarat utama untuk mendukung iklim investasi sektor pertambangan dan mineral.
Djoko juga berharap lembaga baru itu dapat memberikan dukungan ekstra untuk sektor hilirisasi mineral.
"Hilirisasi mendapat dukungan luas, tapi pelaku usaha mengharapkan kebijakan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif," ucap Djoko.
Baca Juga
Selain itu, dia juga berharap keberadaan Badan Industri Hilirisasi mampu membuka dialog antara pemerintah dan pelaku usaha. Menurut Djoko, hal ini dirasa esensial untuk menciptakan regulasi yang efektif dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, Djoko juga mengingatkan agar Badan Industri Mineral mampu menata perizinan. Ini termasuk pencabutan konsesi yang tidak produktif.
"[Badan Industri Mineral] disambut sebagai langkah positif bagi efisiensi sumber daya dan keberlanjutan," imbuh Djoko.
Dalam kesempatan terpisah, Brian mengatakan, Badan Industri Mineral adalah lembaga baru yang dibentuk untuk mengelola material strategis nasional. Badan tersebut akan berperan penting dalam mendukung kedaulatan bangsa, terutama di sektor pertahanan dan ekonomi.
“Pak Presiden meminta kami menjadi Kepala Badan Industri Mineral. Badan ini nantinya mengelola industri material strategis yang terkait untuk industri pertahanan. Material strategis ini cukup penting untuk kedaulatan bangsa, dan juga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kita,” kata Brian kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.
Dia menjelaskan bahwa mineral yang dimaksud mencakup logam tanah jarang hingga mineral radioaktif, yang memiliki nilai tinggi serta peran penting dalam teknologi modern.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar yang harus dikelola secara terintegrasi agar memberi manfaat optimal bagi kepentingan nasional.
“Karena ini diharapkan muatan teknologinya cukup banyak, jadi pengembangan di perguruan tinggi terkait mineral logam tanah jarang diharapkan bisa didorong diaplikasikan di industri,” tandas Brian.