Bisnis.com, JAKARTA — Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) resmi membuka konsultasi publik terhadap rancangan rencana investasi atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) sebelum disahkan sebagai dokumen pendanaan transisi energi di Indonesia.
"Transisi energi merupakan kepentingan publik. JETP adalah salah satu inisiatif dalam upaya transisi energi nasional. Maka dari itu kami membuka draf rencana investasi JETP dengan harapan dapat menjaring masukan sebanyak-banyaknya dari semua unsur dan lapisan masyarakat,” kata Kepala Sekretariat JETP Edo Mahendra melalui siaran pers, Rabu (1/11/2023).
Dokumen CIPP dapat diakses publik di situs www.jetp-id.org yang diluncurkan hari ini. Masyarakat dapat memberikan masukan atas draf rencana investasi ini melalui formulir masukan yang terdapat pada situs JETP.
Kemitraan JETP merupakan inisiatif pendanaan transisi energi senilai lebih dari US$20 miliar atau sekitar Rp310 triliun yang disepakati antara Indonesia dan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, November 2022. IPG terdiri atas pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia dan Inggris Raya.
Sekretariat JETP Indonesia dibentuk dan mulai beroperasi pada April 2023. Salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dalam upaya penyusunan dokumen CIPP secara kolaboratif antara pemerintah Indonesia dan IPG dengan dukungan kelompok kerja (working groups) yang terdiri atas unsur-unsur lembaga internasional, think tank, program kerjasama bidang energi dan masyarakat madani.
“Dokumen ini akan diperbaharui terus setiap tahunnya agar dapat mencerminkan perkembangan ekonomi global dan prioritas pembangunan dalam negeri. Kami mengharapkan keterlibatan publik dalam upaya kami untuk terus menyempurnakan dokumen ini sehingga dapat mendukung implementasi kemitraan ini dengan baik," kata Edo.
Baca Juga
Masukan publik yang diserahkan sebelum 14 November akan diolah pihak Sekretariat JETP untuk menjadi landasan finalisasi dokumen CIPP. Rencananya, dokumen CIPP yang menjadi basis implementasi kemitraan JETP akan diluncurkan di Indonesia sebelum perhelatan dunia mengenai perubahan iklim Conference of ParGes (COP) ke-28 yang akan berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab pada penghujung tahun ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya untuk memastikan eksekusi pendanaan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dapat dimulai pada tahun ini. Tepatnya, di sekitaran pelaksanaan COP-28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 30 November 2023-12 Desember 2023.
“Sebelum atau nanti pas di dalam COP 28, Presiden menyampaikan harus ada deklarasi atau penyampaian Indonesia masuk dalam tahapan untuk implementasi pensiun dini PLTU,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (27/10/2023).
Saat ini, kata Dadan, kementeriannya tengah memfinalisasi dokumen peta jalan pensiun dini PLTU yang nantinya akan menjadi acuan pendanaan dari skema pembiayaan campuran lembaga internasional dan dalam negeri, termasuk di dalamnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Targetnya tahun ini sudah ada satu yang ditransaksikan, bukan untuk dimatikan tahun ini ya, tapi tahun ini ada transaksinya proses komersial,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
