Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia memprakarsai komunike bersama keberlanjutan komoditas karet alam untuk menanggapi penerapan Undang-Undang Antideforestasi Uni Eropa (EUDR).
Adapun, komunike bersama disepakati secara kolektif oleh negara anggota Asosiasi Negara Penghasil Karet Alam (Association of Natural Rubber Producing Countries/ANRPC) pada pertemuan Komite Eksekutif ke-54 ANRPC yang diselenggarakan 19 Oktober 2023 di India.
Direktur Jenderal Perundingan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono selaku National Liaison Officer (NLO) Indonesia untuk ANRPC mengatakan, Komunike Bersama ANRPC menjadi sikap kepedulian terhadap keberlanjutan karet alam.
Adapun, ANRPC merupakan forum koordinasi karet alam di bidang produksi dan pemasaran, stabilisasi harga yang bersifat remunerasi bagi petani, kerja sama teknis, dan penelitian.
Menurut dia, ketatnya regulasi EUDR menjadi ancaman serius bagi industri karet alam saat ini. Terutama, petani yang sebagian besar merupakan pekebun rakyat adalah pihak yang paling terdampak. Data Kementerian Pertanian 2022, mayoritas atau 92,81% perkebunan karet nasional merupakan perkebunan rakyat.
"Melalui joint communiqué, negara anggota ANRPC mengajak Uni Eropa dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif yang timbul dari regulasi bebas deforestasi terhadap petani dan negara produsen karet alam melalui dialog yang konstruktif," ujar Djatmiko dikutip dalam keterangan resmi, Sabtu (28/10/2023).
Baca Juga
Djatmiko membeberkan, dampak utama dari EUDR, yakni semakin berkurangnya pendapatan petani karet alam karena harus memenuhi standar keberlanjutan lingkungan yang ketat.
Musababnya, kata Djatmiko, pemenuhan standar ini memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan teknologi yang tidak mampu dipenuhi petani karet alam dan negara produsen karet alam.
"Upaya mereka untuk meningkatkan pendapatan dan produksi akan semakin sulit. Selain itu, dampaknya juga akan meluas pada perdagangan karet alam sehingga dapat menimbulkan gangguan rantai pasok global," tuturnya.
Dia berujar, negara anggota ANRPC telah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menemukan solusi lebih adil dan berkelanjutan untuk perdagangan karet alam.
"Hal ini memungkinkan negara-negara produsen untuk terus memasok karet alam ke pasar global dan sekaligus menjaga lingkungan dan kesejahteraan petani karet alam," kata Djatmiko.
