Banjir Insentif
Pada dasarnya, Jokowi bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tengah membahas rencana perilisan paket kebijakan insentif guna menggairahkan ekonomi di tengah gunjang-ganjing global.
Artinya, kebutuhan belanja insentif akan semakin meningkat dari outlook 2023 sejumlah Rp352,8 triliun. Rencananya, jenis program insentif yang diberikan akan disampaikan Jokowi pada sore ini.
Salah satu kebijakan yang akan diterbitkan adalah PPN DTP sektor properti serta biaya administrasi perumahan MBR senilai Rp4 juta yang ditanggung pemerintah.
Hal ini diyakini dapat mengakselerasi ekonomi mengingat properti memiliki efek berganda yang sangat besar untuk sektor formal dan informal. Selain itu, kontribusi sektor properti besar terhadap PDB.
Mengacu dalam data APBN Kita, realisasi subsidi perumahan telah mencapai Rp452,9 miliar untuk 111.000 unit. Sementara subsidi bantuan uang muka perumahan telah tersalurkan untuk 132.370 unit rumah.
Kemenkeu juga mencatat, nilai belanja perpajakan Indonesia pada 2022 mencapai Rp323.518,0 miliar atau sebesar 1,65 persen dari PDB. Secara nominal, belanja perpajakan pada 2022 meningkat 4,4 persen dibandingkan nilai belanja perpajakan pada 2021 sebesar Rp309.995,6 miliar, yang didorong oleh mulai pulihnya perekonomian nasional.
Baca Juga
Berdasarkan jenis pajak, nilai belanja perpajakan masih didominasi oleh PPN dan PPnBM yang mencapai lebih dari setengah dari total belanja perpajakan. Untuk 2022, belanja perpajakan PPN dan PPnBM tercatat mencapai Rp192.808,9 miliar atau sebesar 59,6 persen dari total belanja perpajakan pada 2022.
