Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bahlil Soroti Salah Satu Capres yang Ogah Lanjutkan Program Hilirisasi

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkap salah satu calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 yang kemungkinan tidak melanjutkan progra
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers terkait kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor pada Jumat (30/6/2023). Dok. Youtube BKPM.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers terkait kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor pada Jumat (30/6/2023). Dok. Youtube BKPM.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut salah satu calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 yang kemungkinan tidak melanjutkan program hilirisasi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Dalam catatan BKPM, total realisasi investasi di bidang hilirisasi Januari-September 2023 mencapai Rp266 triliun atau 25,3% dari total capaian realisasi 202 yakni senilai Rp1.053 triliun. 

"Sekarang, ada orang yang masuk di calon salah satu presiden mungkin membuat program agar tidak melanjutkan hilirisasi, nah ini bahaya, itu tidak boleh negara kita dikendalikan oleh orang-orang kaya begini," kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan III/2023, Jumat (20/10/2023). 

Menurut Bahlil, jika program hilirisasi ini tidak dilanjutkan maka Indonesia akan kembali ke zaman penjajahan ketika VOC mengendalikan bahan baku Indonesia untuk diekspor tanpa diolah. 

Untuk meningkatkan nilai tambah dari nilai ekspor bahan baku, maka muncul inisiasi program larangan ekspor pada pemerintaha Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009, meski eksekusinya pada pemerintaha Jokowi. 

"Saya harapkan calon presiden ke depan atau 3 capres ini bisa melanjutkan ini, karena saya juga punya keyakinan ada pihak lain yang tidak ingin barang ini [hilirisasi] tidak dilanjutkan," tuturnya. 

Bahlil menuturkan, presiden yang akan menggantikan Jokowi harus memiliki sikap berani, keteguhan hati, dan memahami teknis dalam hal program hilirisasi, sehingga hilirisasi terus berlanjut dan memiliki manfaat yang berkelanjutan. 

Lebih lanjut, dia merincikan terdapat 2 tipe pihak yang tidak setuju dengan hilirisasi. Pertama, pihak yang membiarkan impor terus menerus tanpa membangun industri dalam negeri. Kedua, pihak yang terus menerus ekspor barang mentah. 

"Itu pasti ada dan masuk ke calon penguasa atau kepada partai politik. Kita tidak mau yang memimpin negara kita orang yang seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil menerangkan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 maka RI membutuhkan investasi hilirisasi sebesar US$545,3 miliar pada 21 komoditas dari 8 sektor. 

"Baru kemudian kita bisa pendapatan per kapita kita di atas US$10.000, sekarang kan pendapatan per kapita kita masih di bawah US$5.000 dikisaran US$4.700-US$4.800," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper