Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ngotot untuk menerapkan kebijakan hilirisasi di Indonesia.
Menurut Sri Mulyani, kebijakan hilirisasi tidak hanya bisa meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia, tetapi sekaligus untuk memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia di tengah perdagangan global.
Dia menjelaskan bahwa kebijakan hilirisasi itu bisa menjadi solusi di tengah meningkatnya tensi geopolitik dalam beberapa hari terakhir yang kini menimbulkan ketidakpastian dan mempengaruhi proyeksi ekonomi Indonesia ke depan.
"Pemerintah saat ini sedang melakukan berbagai langkah untuk menguatkan fondasi ekonomi di tengah situasi sulit dan penuh ketidakpastian, termasuk melalui kebijakan hilirisasi ini," tuturnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (15/10).
Ani, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam, termasuk mineral yang cukup banyak dan dibutuhkan oleh industri baterai untuk dipakai ke kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang bulan Januari-Maret 2022, volume penjualan wholesale mobil listrik BEV pasar domestik hanya 64 unit.
Baca Juga
Namun, pada periode Januari-Maret 2023, angka tersebut meningkat 2.700% menjadi 1.800 unit, itu baru angka untuk kendaraan roda empat belum ditambah dengan kendaraan listrik roda dua.
"Maka dari itu, Indonesia saat ini justru punya posisi yang sangat strategis di tengah situasi ketidakpastian ekonomi," katanya.
Selain itu, untuk memperkuat fundamental ekonomi, Pemerintah juga menerapkan omnibus law dan perbaikan lembaga keuangan, pasar saham serta inovasi pembukaan bursa karbon.
"Termasuk yang terbaru ini adalah bursa karbon, bursa karbon ini menjadi salah satu upaya kita untuk memperkuat fundamental ekonomi di Indonesia," ujar Sri Mulyani.
