Bisnis.com, JAKARTA – Salah satu topik penting yang diusung India dalam pertemuan KTT G20 adalah mengenai reformasi arsitektur keuangan global, baik dalam tata kelola maupun kapasitas keuangannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut hadir dalam konferensi tersebut, menyampaikan reformasi tersebut mengacu pada kekuatan neraca keuangan Bank Dunia dan IMF agar meningkat dalam membantu negara berkembang melalui pembiayaan murah dan konsesional.
Hal tersebut sebagai upaya untuk mengatasi tantangan pembanguan, termasuk kemiskinan, dan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pandemi.
“Saya mendiskusikan topik ini dengan US Treasury Secretary Janet Yellen. Presiden Biden menyampaikan bahwa Bank Dunia akan ditingkatkan kemampuan pinjaman konsesional kepada negara berkembang hingga US$25 miliar, dan bahkan dapat dinaikkan menjadi US$100 miliar bila didukung negara maju lainnya,” ungkapnya dalam unggahan @smindrawati, Senin (11/9/2023
Saat ini, kebutuhan dan tantangan pembanguan negara berkembang sangat besar, namun akses modal sangat terbatas dan biayanya semakin mahal
Sementara itu, ruang fiskal banyak negara berkembang menurun akibat pandemi dan perlemahan ekonomi.
Baca Juga
“Hasil G20 akan sangat menentukan apakah dunia mampu mengatasi berbagai tantangan rumit dan kompleks tersebut, terutama dalam membantu negara miskin dan berkembang untuk terus mampu maju dan mengejar ketertinggalannya,” tutup Sri Mulyani
Pekan lalu, saat kunjungan Presiden Bank Dunia Ajay Banga ke Indonesia sekaligus menghadiri rangkaian Business Advisory Council (BAC)-KTT Asean 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar segera dilakukan reformasi sistem keuangan global
Menurutnya, saat ini situasi ketidakpastian global berpengaruh terhadap pembangunan di negara berkembang. Untuk itu, Presiden Jokowi memandang perlu adanya kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menghadapi situasi tersebut
“Saya ingin jajaki potensi kolaborasi Bank Dunia dengan Indonesia dan ASEAN untuk jawab tantangan tersebut,” lanjutnya
Pada kesempatan tersebut, Presiden Ke-7 RI itu menyampaikan komitmen Indonesia dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Kepala Negara pun mendorong penguatan komitmen untuk merealisasikan pembiayaan dan investasi dalam transisi energi dan ekonomi hijau
“Berbagai terobosan telah kami lakukan, termasuk pengembangan EBT dan upaya penerapan pajak karbon. Tapi tidak semua negara dapat penuhi kebutuhan pembiayaan hijau,” kata Jokowi.
Sementara itu, melansir dari Reuters, Rabu (6/9/2023), Presiden Joe Biden bahkan telah mendesak bank-bank pembangunan multilateral lainnya untuk meningkatkan pinjaman bagi proyek-proyek perubahan iklim dan infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
