Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah mengalokasikan investasi untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai Rp108,5 triliun dalam kurun waktu 13 tahun belakangan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Dedi Syarif Usman menuturkan bahwa pemerintah terus mendayagunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk memperkuat infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sebagai bagian dari prioritas nasional.
"APBN berkontribusi besar dalam memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan, di antaranya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau," tuturnya dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (1/8/2023).
Dedi memerinci, sejak 2010, pemerintah juga telah menyuntik program FLPP mencapai Rp108,5 triliun yang disalurkan melalui dana bergulir maupun penyertaan modal negara (PMN).
Sementara dalam rentang 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung pemilikan rumah sebanyak 1,28 juta (1.289.748) unit rumah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Adapun, realisasi penyaluran dana FLPP pada 2023 sampai dengan Juli 2023 adalah sebanyak 120.169 unit rumah dari target penyaluran sebanyak 220.000 unit sebagaimana ditetapkan dalam Nota Keuangan 2023.
Baca Juga
Umumnya, penerima manfaat program FLPP didominasi oleh pekerja swasta dengan porsi mencapai 77 persen, diikuti ASN 9 persen, wiraswasta 7 persen, TNI/Polri 4 persen, dan sisanya 3 persen dari sektor lainnya.
Apabila diperinci, sepanjang 2023, pemerintah telah mengalokasikan investasi dalam APBN untuk mendukung program FLPP kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,48 triliun dan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF sebesar Rp1,53 triliun. PMN yang diterima PT SMF di-leverage melalui penerbitan surat utang untuk meningkatkan jumlah KPR yang disalurkan kepada MBR untuk mengurangi beban APBN.
PT SMF merupakan special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan yang memiliki tugas khusus, yaitu mendukung penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyaluran pembiayaan KPR FLPP.
Sejalan dengan itu, Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo menjelaskan, peran PT SMF sebagai SMV Kementerian Keuangan dan fiscal tools pemerintah melalui dukungan pembiayaan porsi 25 persen KPR FLPP.
Secara kumulatif, sejak tahun 2018 hingga Juni 2023, PMN yang diterima PT SMF dilaporkan mencapai sebesar Rp7,8 triliun. Dana tersebut kemudian di-leverage sehingga bisa membiayai Program FLPP dengan serapan mencapai Rp17,25 triliun atau setara 481.188 unit rumah.
Adapun, hingga semester I/2023, PT SMF telah menyalurkan dana dukungan sebesar Rp2,21 triliun atau setara 59.538 rumah.
