Bisnis.com, BADUNG - Wacana pembangunan interkoneksi jaringan listrik antarnegara-negara kawasan Asia Tenggara atau Asean perlu memperhitungkan sejumlah aspek, mulai dari skema pengelolaan hingga persoalan tarif.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan bahwa proyek transmisi lintas negara tersebut merupakan ide yang sudah digagas sejak lama di kawasan Asean.
Jaringan ini, kata Fabby, nantinya akan digunakan untuk pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di Asean. Namun, seiring perkembangan transisi energi, progam ini akan ditujukan untuk mengotimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang tersebar di seluruh negara Asean.
“Sekarang, udah berbeda dari yang dulu, tapi masih memaksimalkan sumber daya, sekarang yang ditekankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya EBT di Asean sehingga jadinya green power grid,” kata Fabby saat ditemui di Nusa Dua Bali Convention Centre (NDBCC), Kamis (24/8/2023).
Fabby mengatakan bahwa ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan untuk menindaklanjuti wacana pembangunan interkoneksi jaringan tersebut.
Pertama, harus ada nota kesepahaman atau kerja sama untuk transaksi listrik antarnegara. Kerja sama ini akan menjadi jembatan untuk menentukan tarif yang akan ditetapkan dalam jaringan listrik tersebut.
Baca Juga
“Misalnya, Indonesia dengan Singapura baru-baru ini. Indonesia jual green electric ke Singapura, tarifnya berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Singapura yang tarifnya lebih tinggi dibandingkan Indonesia,” ujarnya.
Selain adanya kerja sama, hal kedua yang harus diperhatikan adalah biaya untuk interkoneksinya. “Bukan tarif listriknya, tapi tarif interkoneksi yang harus ditentukan dan menurut saya itu enggak sulit,” ucap Fabby.
Poin ketiga adalah terkait pembangunan infrastruktur. Fabby menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini dapat terjadi jika ada bilateral kontrak atau multilateral kontrak yang terjadi.
“Nanti yang jadi tantangan adalah yang ngelola gimana, terus kemudian biaya gimana, itu yang harus dibahas,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana memaparkan, total potensi energi terbarukan yang dimiliki negara-negara Asean mencapai 17.229 gigawatt (GW). Sementara itu, cadangan terbukti gas yang dimiliki negara Asean mencapai 130 triliun standar kaki kubik (Tcf), sebagian besar berada di Indonesia sebesar 44,2 Tcf.
Dadan menuturkan, untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan sumber energi yang melimpah tersebut diperlukan infrastruktur interkonektivitas lintas negara guna memenuhi permintaan energi dari sumber energi yang berada di negara lain.
"Interkoneksi akan menciptakan energi yang terjangkau dan berkelanjutan, serta sistem energi lokal, bersamaan dengan memitigasi perubahan iklim, sebagai komitmen pada kawasan Asean. Isu terkait interkonektivitas inilah yang menjadi fokus Indonesia pada keketuaan Asean 2023," kata Dadan dalam Asean Energy Business Forum 2023 di Nusa Dua Bali, Kamis (24/8/2023).
