Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa melakukan sosialisasi lima sasaran visi Indonesia Emas 2045.
Sasaran tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah ditetapkan pada Mei 2023 lalu.
“Saya mensosialisasikan RPJPN 2025-2045 kepada Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia [ICMI],” ujarnya dikutip dalam unggahan Instagram @suharsomonoarfa, Selasa (16/8/2023).
Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 tersebut, pemerintah menetapkan 8 Misi yang dijabarkan dalam 17 Arah Pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan.
Sementara visi Indonesia Emas 2045 memiliki 5 sasaran. Pertama, pendapatan per kapita Indonesia setara negara maju.
Dalam hal ini, Indonesia menargetkan GNI per kapita pada 2045 sebesar US$30.300, kontribusi sektor maritim terhadap PDB ditargetkan sebesar 17,5 persen, dan kontribusi manufaktur terhadap PDB sebesar 28 persen.
Baca Juga
Secara rinci, Indonesia menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen dengan PDB sebesar U$$9,8 triliun. PDB Indonesia ditargetkan masuk kedalam 5 besar PDB dunia.
Indonesia juga akan melakukan transformasi ekonomi untuk mencapai visi tersebut dan agar dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (Middle Income Trap). Sebagaimana diketahui, Indonesia sudah terjebak dalam Middle-Income Trap (MIT) selama 30 tahun.
Kedua, kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang. Dalam hal ini, Indonesia menargetkan gini rasio di kisaran 0,290 hingga 0,320. Di samping itu, kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia pada 2045 juga ditargetkan sebesar28,5.
Ketiga, meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional. Berkaitan dengan ini, Indonesia menargetkan untuk masuk ke dalam 15 besar dalam Global Power Index.
Keempat, daya saing sumber daya manusia meningkat. Pada tahun 2045, Indonesia menargetkan nilai Human Capital Index sebesar 0,73.
Kelima, intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju net zero emission. Pada Indonesia Emas 2045, Indonesia menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 93,5 persen.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas Onny Noyorono menyampaikan , saat ini masalah yang paling besar dalam mencapai pembangunan nasional bersumber dari pendanaan.
Pemerintah bahkan telah membentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
Adapun, aturan ini menjadi pendorong kolaborasi pendanaan baik dari APBN, APBD, BUMN, dan swasta. Pembangunan dari masyarakat lain termasuk perusahaan swasta dan BUMN, salah satunya melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
“Semoga CSR lebih berperan sebagai salah satu sumber dana pembangunan nasional, ekonomi, dan masyarakat kita,” ujarnya, Selasa (15/8/2023).
