Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuldjono terus berupaya menekan angka backlog perumahan mencapai 12,7 juta unit.
Menteri Basuki menjelaskan akan bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Terlebih, salah satu visi Indonesia pada 2045 yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan hunian layak dan menekan angka backlog yang ada.
"Saya kalau itu sih [siasat mengurangi backlog] menunggu Bappenas saja. Karena kalau sampai 2045 itu perencanaannya makro, jadi itu nanti kita ikuti strategi yang disiapkan dari Bappenas," jelasnya saat ditemui dalam agenda Munas REI di Jakarta, Rabu (9/8/2023).
Hanya saja, Basuki menambahkan, salah satu yang mendorong terjadinya backlog yakni karena harga rumah yang terlalu tinggi.
Seiring dengan hal tersebut, Menteri Basuki menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam memberikan subsidi sangat diperlukan untuk menumbuhkan daya beli properti, khususnya pada kalangan anak muda.
"Anak-anak sekarang itu tidak akan bisa beli rumah. Saya tidak akan bisa beli rumah walaupun sudah kerja, apalagi karena tidak kerja, jadi harus ada subsidi," jelasnya.
Baca Juga
Adapun, skema insentif yang dikucurkan pemerintah saat ini mencakup harga rumah yang duduk di level kisaran Rp200 jutaan. Ke depan, Menteri Basuki berencana akan melebarkan subsidi bebas PPN pada rumah Rp300 juta.
"Oh iya itu mungkin [pemberian subsidi bebas PPN pada rumah Rp300 juta]. Sekarang kan sudah mencakup rumah Rp200 jutaan. Nah seiring dengan pertumbuhan ekonomi ini [pemberian subsidi bebas PPN pada rumah Rp300 juta] masih bisa. Nanti saya akan berbicara dengan Menteri keuangan," pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, mengacu pada data Susenas 2021, terdapat sejumlah tantangan besar yang dihadapi bersama dalam pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia. Pasalnya, pertumbuhan keluarga baru mencapai 700.000 hingga 800.000 per tahun.
Seiring dengan hal itu, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56 persen menjadi 70 persen pada 2024.
