Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IMF 'Cawe-cawe' Larangan Ekspor Mineral, Menteri Jokowi Kompak Beri Pembelaan

Sejumlah menteri dalam pemerintahaan Presiden Jokowi ramai-ramai memberikan respons terhadap permintaan IMF untuk mencabut larangan ekspor mineral.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers terkait kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor pada Jumat (30/6/2023). Dok. Youtube BKPM.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers terkait kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor pada Jumat (30/6/2023). Dok. Youtube BKPM.

Dukungan Prabowo dan Pengusaha

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga turut mendukung program hilirisasi mineral Jokowi. Menurutnya, kebijakan hilirisasi dapat memakmurkan masyarakat Indonesia. 

Prabowo memandang penerapan hilirisasi atau pengolahan sumber daya alam di dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah bagi rakyat. Dia pun memberi contoh hilirisasi pada sejumlah komoditas, khususnya nikel dan kelapa sawit.

“Nikel dibandingkan [dijual mentah] dengan diolah di Indonesia, bisa belasan kali nilainya kalau kita olah di dalam negeri. Kelapa sawit kalau diolah di Indonesia nilainya luar biasa. Nilai tambahnya luar biasa,” tuturnya, saat menghadiri Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) di Jakarta, dikutip dari laman resmi Partai Gerindra.

Prabowo mengakui menerapkan hilirisasi memang bukan hal mudah. Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, siapa pun yang bakal melanjutkan kepemimpinan Jokowi.

“Ini arah kita. Siapa pun yang meneruskan, harus meneruskan [hilirisasi] dengan baik,” ujar Prabowo.

Dukungan Pengusaha

Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) mendorong pemerintahan Presiden Jokowi untuk tetap teguh pada kebijakan moratorium ekspor mineral kritis kendati disentil IMF. 

Sekretaris Jenderal AP3I Haykal Hubeis menilai kebijakan moratorium ekspor itu belakangan sudah memperlihatkan lompatan investasi dan nilai ekspor yang berlibat beberapa tahun terakhir. Khususnya, Haykal menambahkan, pada industri tambang hingga pengolahan awal bijih (ore) nikel. 

“Pemerintah tidak harus berbalik 180 derajat untuk membuka kembali ekspor ore ke luar negeri, kalau itu diambil menurut saya sangat buruk buat iklim investasi di Indonesia,” kata Haykal saat dihubungi Bisnis, Jumat (30/6/2023). 

Haykal mengatakan, pemerintah dapat menggunakan seluruh peralatan diplomasi untuk mencari jalan keluar dari sejumlah penolakan yang belakangan mulai terang disampaikan beberapa negara dan lembaga keuangan internasional. 

Di sisi lain, dia berpendapat, kebijakan moratorium ekspor yang dibarengi dengan hilirisasi bahan mentah telah berdampak positif pada pengembangan industri turunan di dalam negeri. 

“Itu bisa dibuktikan dan datanya sudah ada saya pikir itu sesuatu yang riil dan nyata,” kata dia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Halaman
  1. 1
  2. 2
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper