Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan respons terhadap saran Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) kepada pemerintah untuk mencabut larangan ekspor komoditas, seperti nikel, secara bertahap.
IMF dalam dokumen Article IV merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan pencabutan kebijakan tersebut dan tidak memperluas pelarangan ekspor ke komoditas lainnya.
Pasalnya, kebijakan larangan ekspor komoditas tersebut dinilai IMF memberikan dampak rambatan bagi negara lainnya.
“IMF boleh punya pandangan, Indonesia memiliki kebijakan yang tujuannya memperkuat struktur industri,” kata Sri Mulyani usai Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/7/2023).
Dia juga menyampaikan bahwa program hilirisasi pemerintah sejauh ini telah berhasil dan efektif meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri.
“Dengan keputusan itu, neraca pembayaran kita semakin kuat, jadi malah makin bagus,” jelasnya.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa program hilirisasi pemerintah akan terus dilanjutkan.
Dia mengapresiasi langkah IMF yang memberikan pandangan dan rekomendasi mengenai pertumbuhan makro ekonomi di dalam negeri. Namun, menurutnya IMF tak perlu ikut campur soal kebijakan yang dilakukan pemerintah, khususnya terkait hilirisasi.
"IMF melakukan standar ganda. IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerja. Namun, IMF menentang kebijakan larangan ekspor karena menurut analisa untung ruginya, menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara. Kedua, berdampak negatif pada negara lain," katanya.
Dia menjelaskan, pada periode 2016-2017, defisit neraca dagang Indonesia dengan China mencapai US$18 miliar. Setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, defisit neraca dagang Indonesia dengan China hanya tinggal US$1,5 miliar pada 2022.
Bahkan, Indonesia mencatatkan surplus US$1 miliar dengan China pada kuartal I/2023. "IMF jangan ngomong ngawur. Dengan hasil hilirisasi, surplus neraca dagang kita 25 bulan sekarang. Neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan," kata Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
