Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap teguh pada kebijakan moratorium ekspor mineral kritis kendati disentil Dana Moneter Internasional (IMF), Uni Eropa, hingga Amerika Serikat.
Sekretaris Jenderal AP3I Haykal Hubeis menilai kebijakan moratorium ekspor itu belakangan sudah memperlihatkan lompatan investasi dan nilai ekspor yang berlibat beberapa tahun terakhir. Khususnya, Haykal menambahkan, pada industri tambang hingga pengolahan awal bijih (ore) nikel.
“Pemerintah tidak harus berbalik 180 derajat untuk membuka kembali ekspor ore ke luar negeri, kalau itu diambil menurut saya sangat buruk buat iklim investasi di Indonesia,” kata Haykal saat dihubungi Bisnis, Jumat (30/6/2023).
Haykal mengatakan, pemerintah dapat menggunakan seluruh peralatan diplomasi untuk mencari jalan keluar dari sejumlah penolakan yang belakangan mulai terang disampaikan beberapa negara dan lembaga keuangan internasional.
Di sisi lain, dia berpendapat, kebijakan moratorium ekspor yang dibarengi dengan hilirisasi bahan mentah telah berdampak positif pada pengembangan industri turunan di dalam negeri.
“Itu bisa dibuktikan dan datanya sudah ada saya pikir itu sesuatu yang riil dan nyata,” kata dia.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, IMF mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berpikir ulang terkait kebijakan pembatasan atau setop ekspor komoditas, khususnya mineral.
Hal itu disampaikan IMF dalam laporan bertajuk "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia" yang dipublikasikan Senin (26/6/2023).
IMF memberikan catatan soal ambisi Indonesia untuk menaikkan nilai tambah dalam ekspor, menarik investasi langsung dari luar negeri dan memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi.
Namun, para direktur mengingatkan bahwa kebijakan Indonesia perlu didasari pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak negatif lintas batas. Kemudian menurutnya Indonesia perlu mempertimbangkan mengenai soal setop ekspor komoditas.
“Direktur-direktur di IMF meminta agar dipertimbangkan penghapusan secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut pada komoditas lain.” tulis laporan IMF yang dikutip Bisnis, Senin (26/6/2023).
