Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menuturkan warga atau penghuni tanpa hak (PTH) mulai menguasai sebagian besar lahan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang di akhir tahun 1980-an.
Awalnya, direksi Pertamina saat itu membeli lahan Plumpang dengan luasan mencapai 1.534.510 meter2 dengan nilai Rp514,06 juta dari PT Mastraco lewat Akta Perubahan Nomor 36/1971 tertanggal 8 April 1971.
Belakangan SK Pemberian Hak dari Menteri Dalam Negeri Nomor SK 190/HGB/DA/76 tertanggal 5 Juni 1976 terbit yang mengamanatkan lahan itu digunakan sebagai keperluan pembangunan instalasi minyak.
“Kalau dilihat masyarakat mulai mendekat di akhir tahun 1980-an dan hari ini bisa terlihat begitu padat sampai rumah-rumah masyarakat nempel di dinding pembatas di terminal Plumpang,” kata Nicke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI, Rabu (15/3/2023).
Saat ini luas lahan yang dikuasai Pertamina sebagai wilayah operasi Depo atau operasional hanya di kisaran 71,9 hektare (Ha). Sementara, PTH belakangan menguasai lahan yang sebelumnya dibebaskan Pertamina mencapai 81,6 Ha.
Baca Juga
Seperti diketahui, hasil inventaris PT Surveyor Indonesia 2017 lalu memperlihatkan lahan yang dikuasai PTH itu sudah dihuni oleh 34.707 orang dengan 9.234 Kepala Keluarga (KK).
“Hari ini pasti sudah bertambah jumlahnya yang tinggal di situ, ini semua tersebar di beberapa RT dan RW,” kata dia.
Adapun insiden kebakaran Depo Plumpang, Jumat (3/3/2023) itu diduga berasal dari kebakaran pipa inlet yang menuju tangki penyimpanan di wilayah operasi berdekatan dengan perumahan warga.
Kendati demikian, Pertamina masih menunggu hasil investigasi dari pihak Kepolisian dan Kementerian ESDM untuk memastikan lebih lanjut ihwal penyebab insiden kebakaran Plumpang tersebut.
“Mengenai penyebab kebakaran masih dilakukan investigasi dari aparat penegak hukum, ESDM dan juga dari tim Pertamina,” tuturnya.
Seperti diketahui, TBBM Plumpang merupakan salah satu fasilitas hilir minyak dan gas bumi yang penting. Pasalnya, sekitar 20 persen kebutuhan BBM harian di Indonesia disuplai dari TBBM Plumpang milik Pertamina tersebut.
Saat ini total kapasitas tangki penyimpanan BBM di Depo Plumpang sebesar 324.535 kiloliter (KL), dengan suplai utama dari Terminal BBM Balongan melalui pipa penyalur sepanjang 210 kilometer.
Selain itu, TBBM Plumpang juga mendapatkan suplai BBM dari sumber lain melalui kapal laut. Sepanjang bulan Februari 2023, total penerimaan BBM yang disuplai ke TBBM Plumpang dan Tanjung Priok adalah sebesar 491.485 KL.
Sebelum kejadian kebakaran di area TBBM Plumpang, penyaluran BBM rata-rata dari Depo Plumpang dalam satu bulan terakhir sebesar 17.799 Kilo Liter (KL) per hari, yang terdiri dari Biosolar, Pertamax, Pertalite, Pertamina Dex, Pertamax Turbo, dan Dexlite.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk segera mencari solusi terkait kebakaran TBBM Pertamina Plumpang itu.
Instruksi tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau posko pengungsian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Jakarta, pada Minggu (5/3/2023).
"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN [Erick Thohir] dan juga [Pj] Gubernur DKI [Heru Budi Hartono] untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media.
Adapun korban jiwa dari insiden itu hingga Selasa (14/3/2023) mencapai 23 jiwa. Sementara masih terdapat 23 pasien rawat inap yang dirawat di rumah sakit saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
