Bisnis.com, JAKARTA – Proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada presiden terpilih Prabowo Subianto kian terang. Musababnya, Sri Mulyani, sebagai Menteri Keuangan atau Bendahara Negara, mengungkapkan dirinya akan menyiapkan APBN terakhir di masa akhir masa jabatannya kepada Prabowo-Gibran.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani secara gamblang dihadapan investor dan para pemangku kepentingan yang hadir dalam diskusi 2024 Fitch on Indonesia yang digelar oleh FitchRatings di Jakarta pada Rabu (15/5/2024).
Sri Mulyani Indrawati menyampaikan saat ini pihaknya tengah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 atau untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.
Menkeu menuturkan dalam masa transisi pemerintahan ini, dirinya akan memastikan kebijakan yang dibuat akan menjaga fundamental Indonesia di tengah banyak tekanan ekonomi global, yaitu investasi di bidang sumber daya manusia, hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah, berinvestasi lebih banyak untuk infrastruktur,” katanya.
Dalam forum yang diselenggarakan lembaga pemeringkat kredit internasional tersebut, Sri Mulyani menekankan bahwa masa transisi pemerintahan Indonesia sudah teruji berjalan dengan baik.
Mulai dari Megawati (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014), serta pada pemerintahan Jokowi yang masih berlangsung hingga sekarang.
Baca Juga
Meski APBN untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo disiapkan oleh para petahana, Sri Mulyani juga memastikan komunikasi yang terjadi berjalan dengan baik dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun, pemerintahan kedua Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober mendatang atau dalam lima bulan ke depan.
“Kita akan terus berkonsultasi [dengan presiden terpilih] dan tentu saja dari sisi politik akan terus berproses, sedangkan dari sisi ekonomi dan terutama dari sisi penyusunan anggaran kita harus menyiapkan sesuai dengan siklus anggaran yang diatur oleh undang-undang,” jelasnya.
Sri Mulyani Indrawati menyampaikan saat ini pihaknya masih menyiapkan APBN 2025, termasuk di dalamnya soal rencana defisit dan penerimaan. Pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Prabowo dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yakni untuk menjaga defisit berada di rentang 2,45% hingga 2,8% terhadap PDB.
“Kita akan terus berkonsultasi [dengan presiden terpilih] dan tentu saja dari sisi politik akan terus berproses, sedangkan dari sisi ekonomi dan terutama dari sisi penyusunan anggaran kita harus menyiapkan sesuai dengan siklus anggaran yang diatur oleh undang-undang,” jelasnya.
Pernyataan Sri Mulyani dihadapan audiens Fitch on Indonesia merupakan titah yang telah disampaikan sebelumnya oleh Presiden Jokowi.
Jokowi meminta Sri Mulyani membangun komunikasi dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam APBN 2025. Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan arahan ini semata-mata agar pergantian kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo berjalan dengan baik.
“Sejauh ini yang kami tahu Presiden Jokowi sudah memerintahkan dan menugaskan Ibu Sri Mulyani untuk terus membangun komunikasi dengan presiden terpilih, dengan timnya, sehingga bisa lebih komprehensif, smooth transisinya,” ungkapnya di kawasan Cikini, Rabu (8/5/2024).
Program Makan Siang Gratis di RKP 2025
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan telah memasukkan program makan siang gratis dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang akan dijalankan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa program tersebut wajar bila masuk RKP 2025 karena RKP akan mengakomodasi program presiden terpilih.
“Asta citanya presiden terpilih dalam hal ini Prabowo, tentu dimasukkan diintegrasikan dengan RKP 2025. Kenapa? Karena memang beliau yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan pada tahun yang akan datang,” tuturnya usai Musrenbangnas 2024 di JCC, Senayan. Senin (6/5/2024).
Suharso juga mengungkapkan pihaknya telah melakukan kajian terhadap makan siang gratis, yang merupakan satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming
Meski demikian, Suharso mengaku tidak dapat mengungkapkan secara detail kajian yang telah dilakukan. Sejauh yang dirinya dapat sampaikan, kajian meliputi target penerima, frekuensi penyaluran makan siang gratis, standar gizi yang diberikan, serta ketersediaan pangan lokal di masing-masing daerah.
“Saya tidak bisa menjawab, tapi semua program-program yang dimasukkan dalam sana, tentu ditimbang dengan RKP berdasarkan UU. Semampu fiskal kita bisa mengakomodasi, kita lakukan, karena bukan hanya ada satu program prioritas dari presiden terpilih,” lanjutnya.
Pasalnya, estimasi kebutuhan anggaran untuk mengimplementasikan makan siang dan susu gratis di seluruh Indonesia mencapai lebih dari Rp400 triliun.
Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan bahwa seluruh anak dari ujung Aceh sampai Merauke harus mendapatkan makan siang gratis. Dirinya telah berjanji saat kampanye Pemilu 2024 kemarin agar anak Indonesia memiliki gizi yang sehat melalui makan siang gratis, tanpa terkecuali.
"Kalau saya katakan bahwa kita harus kasih makan untuk semua anak-anak, berarti itu seluruh anak tanpa terkecuali," tuturnya di Jakarta, Jumat (10/5/2024).
Prabowo mengakui bahwa dirinya sempat kalah suara di wilayah Aceh dan Sumatra Barat. Namun, dia memastikan tidak akan pilah-pilih dalam menjalan program makan siang gratis ke seluruh anak Indonesia.
"Kita akan buktikan bahwa anak-anak Aceh, Sumbar, tidak akan ketinggalan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
