Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan saat ini pihaknya tengah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 atau untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.
Sri Mulyani menuturkan dalam masa transisi pemerintahan ini, dirinya akan memastikan kebijakan yang dibuat akan menjaga fundamental Indonesia di tengah banyak tekanan ekonomi global.
“Kita akan terus memastikan bahwa arah kebijakan yang secara fundamental penting bagi Indonesia yaitu investasi di bidang sumber daya manusia, hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah, berinvestasi lebih banyak untuk infrastruktur,” tuturnya dalam diskusi 2024 Fitch on Indonesia, Rabu (15/5/2024).
Adapun infrastruktur sebagai upaya untuk menciptakan efisiensi dan produktivitas. Di sisi lain, pemerintah juga akan terus melakukan reformasi untuk membangun institusi yang lebih baik dan handal.
“Itu yang akan menjadi tema arah kebijakan,” lanjutnya.
Pasalnya, Indonesia telah menunjukkan kekuatannya di berbagai forum internasional dan perlu konsistensi pada pemerintahan selanjutnya.
Baca Juga
Dalam forum yang diselenggarakan lembaga pemeringkat kredit internasional tersebut, Sri Mulyani menekankan bahwa masa transisi pemerintahan Indonesia sudah teruji berjalan dengan baik.
Hal tersebut telah dibuktikan pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Mulai dari Megawati (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014), serta pada pemerintahan Jokowi yang masih berlangsung hingga sekarang.
Meski APBN untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo disiapkan oleh para petahana, Sri Mulyani juga memastikan komunikasi yang terjadi berjalan dengan baik dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Adapun, pemerintahan kedua Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober mendatang atau dalam lima bulan ke depan.
“Kita akan terus berkonsultasi [dengan presiden terpilih] dan tentu saja dari sisi politik akan terus berproses, sedangkan dari sisi ekonomi dan terutama dari sisi penyusunan anggaran kita harus menyiapkan sesuai dengan siklus anggaran yang diatur oleh undang-undang,” jelasnya.
Dalam proses perencanaan APBN ini, pemerintah akan menyiapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang akan menjadi dasar rancangan APBN.
KEM-PPKF kabarnya akan disampaikan kepada DPR pada 20 Mei mendatang.
