Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
Janji kampanye presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap ekonomi, salah satunya mampu tumbuh 7% hingga 8% dalam kepemimpinannya. Padahal angka tersebut tak pernah tercapai selama satu dekade terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi.
Prabowo mengungkapkan target ekonomi di depan investor yang hadir di agenda Qatar Economic Forum 2024. Menurutnya, Indonesia harus lebih berani mengambil tambahan utang.
Dia mengklaim bahwa targetnya untuk meningkatkan pertumbuhan di negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini menjadi 8% per tahun akan menjadi mudah.
Ketika ditanya apakah ada ruang fiskal untuk program-programnya dalam batas legal negara untuk defisit anggaran tahunan sebesar 3% dari PDB, Prabowo mengatakan bahwa angka tersebut “sewenang-wenang”, tetapi dia tidak memiliki rencana untuk mengubah peraturan tersebut.
“Saya pikir kita memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. Jadi sekarang saya pikir ini saatnya untuk lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya dilansir dari Reuters, Kamis (16/5/2024).
Bahkan beberapa tahun terakhir, pertumbuhan Indonesia tertahan di level 5%. Terakhir pada kuartal I/2024, ekonomi tumbuh 5,11% (year-on-year/yoy).
Baca Juga
Fitch Ratings mewaspadai potensi pelebaran defisit APBN hingga mendekati level 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tahun ini dan tahun depan.
Head of Asia-Pacific Sovereigns Fitch Thomas Rookmaaker menyampaikan bahwa pelebaran defisit ini menjadi suatu langkah yang besar oleh pemerintah karena defisit APBN 2023 berada di angka 1,65% dari PDB. Terlebih, pemerintah baru tampaknya akan melakukan belanja besar-besaran melalui program populisnya.
“Kami yakin pemerintah berikutnya akan mencoba membelanjakan lebih banyak. Jadi, ada sejumlah janji kampanye yang juga berarti pengeluaran yang lebih tinggi termasuk program makan [siang gratis],” ujarnya di Mandarin Oriental, Rabu (15/5/2024).
Meski demikian, Thomas bersama lembaganya meyakini pemerintah akan mampu menjaga defisit sesuai ketentuan di bawah 3%. Pasalnya, Thomas menuturkan peringkat kredit Indonesia terancam bila defisit melampaui 3% karena mendorong kenaikan rasio utang terhadap PDB.
Per Maret 2024, Fitch mempertahankan peringkat utang atau rating credit Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stabil.
Pada periode tersebut pula, utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.262,10 triliun atau setara dengan 38,79% terhadap PDB Indonesia dan menjadi yang tertinggi sepanjang masa.
Ekonom PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjojo menilai Prabowo dapat mengambil langkah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, dengan mendorong belanja lebih banyak.
Menurutnya, dengan konsekuensi defisit yang melebar pun, bukan menjadi suatu masalah untuk membiayai program-program Prabowo dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan simulasinya, dengan pertumbuhan pendapatan yang moderat dan pengeluaran yang meningkat, pemerintah setidaknya perlu memperlebar defisit fiskal hingga 5% untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan sosial.
Jauh lebih lebar dari target tahun ini di angka 2,29% hingga 2,8%. Namun, lebih rendah dari defisit APBN 2020 yang melonjak hingga mencapai 6,14% akibat pandemi Covid-19.
Enrico menyampaikan Prabowo dalam posisinya sebagai presiden dapat merancang strategi dalam belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Dalam beberapa tahun pertama, jangan ragu untuk tancap gas. Habiskan [sesuai target defisit]. Artinya dalam 5 tahun, untuk 1 atau 2 tahun pertama jalankan saja,” tuturnya dalam diskusi Fitch on Indonesia di Mandarin Oriental, Rabu (15/5/2024).
Sementara untuk tiga tahun berikutnya, pemerintah perlu mengencangkan kebijakan terkait defisit. Menjadi masalah apabila defisit tidak terkendali karena menyebabkan dampak terhadap rasio utang.
Ekonom senior tersebut pun melihat kondisi pada pandemi Covid-19 yang menyebabkan defisit menembus 6% pun tak membuat rasio utang terhadap PDB mendekati batas atas 60%. Namun, konsekuensi bila tidak melakukan belanja yang ekspansif, untuk pertumbuhan 6% pun sulit tercapai.
“Tanpa kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, sangat sulit untuk mencapai pertumbuhan 6%,” jelasnya.
Fokus pada Pendapatan
Pada pertemuan yang sama, Head of Asia-Pacific Sovereigns Fitch, Thomas Rookmaaker meyakini Indonesia dapat menjaga defisit tetap di bawah 3%, setidaknya sampai 2025.
Untuk mengimbangi defisit yang lebar, Thomas melihat pemerintah Indonesia dapat mendorong penerimaan negara yang lebih tinggi untuk menghindari utang lebih banyak.
Satu hal yang pasti, lanjut Thomas, penerimaan negara tidak dapat dikerek dalam waktu yang singkat.
“Misalnya, apa yang dilakukan pemerintah dengan cukup berani selama masa-masa sulit adalah menaikkan tarif PPN. Jadi itu adalah sinyal yang cukup kuat bahwa mereka ingin meningkatkan rasio pendapatan. Tapi ya, hal ini akan menjadi proses yang bertahap,” katanya.
Sebagaimana pemerintah yang akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025 sebesar 1% menjadi 12%. Hal tersebut dilakukan demi mengerek penerimaan negara.
Pada tahun ini, pemerintah telah memutuskan untuk melebarkan target defisit dari 2,29% menjadi maksimal 2,8% terhadap PDB. Terkereknya defisit ini karena pemerintah harus mengeluarkan belanja yang cukup besar pada paruh pertama 2024.
Sementara salah satu cara pemerintah menambah penerimaan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu PPN naik sebesar 1% menjadi 12% mulai 2025.
Kementerian Keuangan juga sudah memiliki target terkait penerimaan dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) serta cukai plastik dalam APBN tahun ini, total senilai Rp10,7 triliun. Faktanya, hingga Mei, tak kunjung ada kabar terkait implementasinya.
